Sempat tak Masuk Prioritas Pembangunan, Proyek Irigasi di Pessel Ini Kini jadi Atensi BWSS V

Novermal menyorot jaringan irigasi yang belum dibangun lantaran terkendala pembebasan lahan.

Pembangunan salah satu proyek irigasi di Kabupaten Pesisir Selatan. (Foto: Dok. Istimewa)

Pembangunan salah satu proyek irigasi di Kabupaten Pesisir Selatan. (Foto: Dok. Istimewa)

PAINAN, RADARSUMBAR.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Novermal memprotes keras ketidakpastian pembangunan proyek irigasi Lubuk Buaya di Kecamatan Linggo Sari Baganti yang mangkrak sejak tahun 2015.

Meski bendungan sudah siap dikerjakan, namun Novermal menyorot jaringan irigasi yang belum dibangun lantaran terkendala pembebasan lahan.

“Kini masyarakat setempat sudah mau lahannya dibebaskan untuk pembangunan jaringan irigasi yang bisa mengairi sawah seluas 3.500 hektare tersebut,” katanya via keterangan tertulis, Senin (24/7/2023).

Novermal bahkan mengaku akan melaporkan permasalahan tersebut kepada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi)

“Karena tidak ada kepastian kapan akan dilanjutkan oleh Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V, maka saya laporkan langsung kepada bapak Presiden Joko Widodo,” katanya.

Jika proyek tersebut tuntas, sebanyak 3.500 hektar sawah di kawasan Air Haji dan Punggasan bisa ditanami padi dua kali dalam satu tahun.

Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Pessel ini menjelaskan, mangkraknya proyek irigasi kewenangan Pemerintah Pusat ini, lantaran terkendala pembebasan lahan untuk pembangunan jaringan irigasi.

“Kini lahannya sudah bisa dibebaskan. Saya sudah bertemu dengan Camat dan seluruh Wali Nagari (Kepala Desa, red), serta tokoh masyarakat setempat, mereka siap membantu proses pembebasan lahannya, dan pada prinsipnya, masyarakat pemilik lahan sudah bersedia lahannya dibebaskan untuk penyelesaian proyek tersebut,” katanya.

“Dengan perhitungan nilai ganti untung yang dilakukan oleh tim appraisal, yaitu tim independen dan profesional, masyarakat pemilik tanah dengan senang hati akan menyerahkan tanahnya untuk penyelesaian proyek tersebut,” sambungnya.

Novermal juga mengaku sudah bertemu langsung dengan Kepala BWSS V, Dian Kamila pada akhir tahun 2020.

Pada saat itu, katanya, Dian menyebut proyek tersebut akan dilanjutkan lagi pada tahun 2023, dengan agenda pembebasan lahan untuk jaringan irigasi di bagian kiri aliran sungai untuk kawasan Air Haji, serta rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi bagian kanan aliran sungai untuk kawasan Punggasan, namun tak kunjung terealisasi.

“Baru-baru ini, saya juga sudah berkomunikasi langsung dengan bapak Mochammad Dian Al-Ma’ruf, Kepala BWSS V yang baru. Katanya, untuk program tahun anggaran 2024, proyek irigasi Lubuk Buaya yang mangkrak tersebut belum masuk daftar prioritas untuk dikerjakan,” ucapnya,

Padahal, kata Novermal, Anggota DPR RI asal Sumbar, Andre Rosiade yang pindah tugas sementara waktu ke Komisi V DPR RI akhir tahun 2022 lalu, juga sudah menyampaikan aspirasi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terkait mangkraknya proyek ini langsung kepada Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono waktu rapat dengar pendapat di gedung DPR RI.

Karena tidak ada kejelasan itulah, ia hendak melaporkan langsung persoalan proyek penunjang program ketahanan pangan nasional yang mangkrak tersebut kepada Presiden Jokowi.

“Semoga persoalan proyek irigasi yang mangkrak ini jadi perhatian bapak Presiden, dan dimasukan ke list perioritas pengananan di tahun anggaran 2024. Kami di DPRD dan jajaran Pemkab Pesisir Selatan akan membantu proses pembebasan lahannya, termasuk kelancaran pengerjaan pisik proyek nantinya,” katanya.

Jadi Atensi

Baru-baru ini, katanya, proyek tersebut sudah menjadi atensi Mochammad Dian Al-Ma’ruf.

Hanya saja, saat ini terkendala penyerahan aset berupa jaringan irigasi sebelah kanan aliran sungai yang sudah dibangun Pemkab Pessel.

“Saya sudah minta Kadis PU Pessel untuk menyerahkan aset itu ke BWSS V supaya bisa direhabilitasi dan dilanjutkan pembangunannya, katanya sih segera diserahkan. Kalau perlu persetujuan DPRD, pasti kami segerakan persetujuannya,” ucapnya.

Terkait pembebasan lahan untuk jaringan sebelah kiri aliran sungai, dirinya berharap bisa dibebaskan oleh BWSS V.

“Karena Pemkab Pessel pasti tidak kuat karena keterbatasan anggaran. Tapi, kami akan bantu proses pembebasannya dan akan bantu kelancaran pembangunan fisik proyek nantinya,” tuturnya. (rdr)

Gabung WhatsApp Channel, Telegram Channel, dan follow juga Facebook, Instagram Radar Sumbar untuk update berita terbaru
Exit mobile version