PAINAN, RADARSUMBAR.COM – Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat Rusma Yul Anwar mengungkapkan telah membagikan KIS pada 66.279 masyarakat kurang mampu dari target 67.500 penerima pada tahun ini.
Upaya itu guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Dengan derajat kesehatan yang lebih baik mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan keluarganya.
“Diutamakan ibu hamil, karena sehat itu harus sejak dari dalam kandungan. Tanpa kesehatan yang baik, mustahil kita mampu bersaing mencapai taraf sejahtera,” ungkap bupati di Painan, Selasa 12 September.
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada APBD 2023 menambah kuota peserta KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari 30 ribu peserta, menjadi 67.500 perserta atau bertambah 37.500 peserta.
Dengan penambahan kuota tersebut total masyarakat daerah berjuluk ‘Negeri Sejuta Pesona’ itu yang memiliki jaminan layanan kesehatan mencapai 85 persen, naik dari sekitar 74 persen tahun sebelumnya.
Bupati melanjutkan dirinya menargetkan masyarakat yang punya jaminan layanan kesehatan mencapai 98 persen pada 2024. Target itu sekaligus komitmen pelaksanaan arus utama pembangunan saat ini.
Pemerintah kabupaten dalam RPJMD 2021-2026 menjadikan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan derajat kesehatan dan layanan pendidikan bagi masyarakat.
Fokus pembangunan itu ternyata diperkuat dengan Inpres nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, mengamanatkan BPJS Kesehatan, termasuk pada daerah.
Pembangunan sumber daya manusia adalah sesuatu yang mutlak dilakukan saat in. Jika tidak dikhawatirkan daerah, bahkan negara ini akan kehilangan momentum puncak bonus demografinya pada 2030.
“Target mencapai Indonesia Emas 2045 pun menjadi terancam, di tengah kian ketatnya persaingan global. Kita akan jadi penonton di tanah kita sendiri,” terang bupati.
Karena itu kata bupati dirinya sejak awal menjadikan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai arus utama dalam RPJMD, tanpa mengabaikan infrastruktur sebagai penunjang kegiatan ekonomi.
Kapasitas generasi penerus mesti disiapkan sejak dini, sehingga mereka kelak menjadi manusia yang berdaya saing global dan berlaku sebagai tuan di rumahnya sendiri. Berdaulat atas kekayaan alamnya.
Pertarungan politik global merupakan suatu ancaman bagi kedaulatan bangsa. Mereka berupaya menjadikan Indonesia sebagai pangkalan atau basis kekuatan seperti tindakan Tiongkok di Laut China Selatan.
“Nah, jelas yang kita butuhkan ke depan itu adalah ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni. Menjaga kedaulatan negara. Indonesia sejak dulu memang dipuja-puja bangsa,” tutur bupati.
Secara terpisah Kepala Dinas (Kadis) Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wendra Rovikto menyampaikan pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar penerima tepat sasaran.
Selain itu membantu tenaga Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagai fasilitator guna mencari dan mendata masyarakat kurang mampu yang belum memiliki jaminan layanan kesehatan.
Mereka tersebar di 15 kecamatan dan 182 nagari (desa) yang ada di Pesisir Selatan. Berkoordinasi dan membangun komunikasi dengan wali nagari (kepala desa), sehingga pendataan lebih efektif.
“Sejauh ini program berjalan dengan baik dan penerima tepat sasaran,” jelasnya.
Wendra merinci Berdasarkan data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari 15 kecamatan sebaran tertinggi ada di Kecamatan IV Jurai, dengan 8.539 peserta.
Kemudian disusul Kecamatan Koto XI Tarusan, dengan 7.375 peserta dan diikuti Kecamatan Bayang yang tercatat 7.304 peserta. Sementara sebaran penerima paling rendah adalah Kecamatan Silaut.
“Ya, di situ hanya 1.209 peserta. Setelah itu Kecamatan Lunang, 1.344 peserta dan Bayang Utara 1 377 peserta,” jelasnya. (rdr/ant)
