PAINAN, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat menyampaikan ancaman isolasi dua nagari di Kecamatan Linggo Sari Baganti akibat masyarakat tidak mau membebaskan lahan untuk pelurusan sungai.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Davitra mengatakan pihaknya pada 2018 telah melakukan penelusuran sungai agar energi air dapat terbagi, sehingga aliran sungai tidak menghantam badan jalan.
“Itu dulu waktu kewenangannya masih di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) sebelum digabung menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bahkan saat itu jarak badan jalan dengan sungai 15 meter,” ungkap Davitra di Painan, Sabtu 8 Oktober.
Kepala Kampung Muara Kandis Kecamatan Linggo Sari Baganti Yusrial mengaku dirinya prihatin karena bahu jalan penghubung nagari itu dengan Nagari Punggasan Timur terkikis air.
Dirinya berharap pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi agar segera melakukan penanganan, sehingga tidak menimbulkan dampak lebih lanjut yang serius.
Davit melanjutkan pada akhir 2022 dan awal 2023 pihaknya kembali mencoba agar warga setempat mau membebaskan lahan milik mereka, namun masyarakat tetap saja tidak mau lahannya dibebaskan.
Padahal ketika itu Davit mengaku dirinya datang didampingi wali nagari setempat dan salah seorang dari anggota DPRD Kabupaten Pesisir Satan Daerah Pemilihan IV serta pemuka masyarakat.
Namun menurutnya sebagai bentuk kepedulian pemerintah kabupaten pada perubahan anggaran tahun ini tetap bakal melakukan upaya mitigasi dengan melakukan pengamanan badan jalan dengan memasang bronjong.
“Jika tidak aral melintang Insya Allah akan kami laksanakan akhir Oktober ini, setelah perubahan APBD disahkan,” terang Davit
Meski demikian ia menegaskan upaya itu tidak akan bertahan lama. Satu-satunya jalan adalah dengan melakukan pelurusan arus Batang Punggasan, sehingga arus sungai bisa dikendalikan.
Karena itu pemerintah kabupaten berharap masyarakat pemilik lahan yang terdampak pelurusan aliran Batang Punggasan mau membebaskan lahannya untuk kepentingan bersama.
Sebab tanpa adanya kerjasama yang baik dari masyarakat, pembangunan bakal sulit terlaksana secara optimal. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan semua pihak.
“Ya, utamanya tentu masyarakat sebagai pengguna pembangunan itu sendiri. Jadi, kami tentu berharap masyarakat dapat mendukungnya,” jelas Davit. (rdr/ant)
