PAINAN, RADARSUMBAR.COM – Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat Rusma Yul Anwar mengatakan pemerintah kabupaten tahun ini merevitalisasi 1.115 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) guna mewujudkan kebutuhan papan yang nyaman bagi warga kurang mampu.
Pemberian hunian yang memadai adalah bagian dari upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga pra sejahtera, sekaligus guna memenuhi visi kesehatan menuju kualitas sumber daya manusia yang mumpuni dan kesejahteraan ekonomi di masa depan.
“Dengan ketersediaan papan yang nyaman, tentu lebih fokus menatap hari esok yang lebih baik,” ujar bupati di saat penyerahan bantuan RTLH secara simbolis di Painan, Senin 13 November 2023.
Penyerahan 40 unit bantuan RTLH turut didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Mawardi Roska, Ketua Badan Amil Zakat (Baznas) Yose Leonando beserta jajaran komisioner dan staf.
Bupati merinci dari total bantuan tersebut 15 diantaranya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 senilai Rp300 juta atau Rp20 juta per unit.
Kemudian 25 unit berasal dari dana Baznas, dengan alokasi dana Rp500 juta. Selain itu pemerintah kabupaten juga menggelontor bantuan untuk 1.000 unit RTLH melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kemudian ada juga yang dari dana desa, program kecamatan, dana pokok pikiran anggota dewan dan sumber-sumber pembiayaan lainnya,” terang bupati.
Bupati bantuan untuk RTLH merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan hunian yang memadai dan layak, sekaligus mengurangi beban pengeluaran bagi keluarga kurang mampu.
Dengan ketersediaan papan yang sehat kata bupati pemerintah kabupaten optimis masyarakat pra-sejahtera mampu untuk kehidupannya yang lebih baik di masa datang, karena mereka akan lebih fokus bekerja.
“Melalui program bedah rumah ini harapan pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan terutama keluarga tidak mampu sebagai penerima manfaat,”ucapnya.
Secara terpisah Kepala Bagian Kesra Andi Syafinal menyebutkan selain membantu perbaikan rumah, pemerintah juga telah menyusun sejumlah program strategis untuk keluarga penerima bantuan RTLH seperti misalnya pemberdayaan.
Program disesuaikan dengan kondisi tempat tinggal dan keterampilan usaha masing-masing, sehingga mereka mampu mandiri secara ekonomi. Upaya itu sejalan dengan target pengentasan miskin ekstrem pada 2024.
Pemerintah menyadari dengan hanya membantu perbaikan rumah tentu tidak serta merta membuat mereka lepas dari kategori miskin.
Karena itu butuh stimulan lanjutan yang lebih fundamental agar tidak terjerembab dalam kemiskinan struktural. Kualitas sumber daya mereka mesti dinaikkan.
“Pak Bupati tadi juga mengingatkan agar perangkat daerah, khususnya bidang ekonomi terus memperkuat sinergitas guna mewujudkan kesejahteraan bagi segenap masyarakat Pesisir Selatan,” terangnya.
Pada 2024 pemerintah kabupaten bakal meningkatkan alokasi anggaran rehab RTLH dan jumlah penerima manfaat, setidaknya menjadi Rp600 juta atau naik 100 persen dari tahun ini.
“Ya, karena untuk bisa hidup sehat itu harus berada di lingkungan dan hunian yang sehat pula,” tuturnya. (rdr/ant)
