PADANGARO, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat menekankan nagari (desa adat) berperan aktif dalam menangani stunting sebab mereka yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
“Perlu kerja keras seluruh OPD yang bertanggung jawab untuk menangani permasalahan stunting, termasuk juga pemerintah nagari harus ikut mengawasi dan mengalokasikan anggarannya untuk kegiatan stunting,” kata Wakil Bupati Solok Selatan Yulian Efi saat Rapat Koordinasi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Aula Sarantau Sasurambi Kantor Bupati Solok Selatan di Padang Aro, Selasa.
Menurut dia, seluruh pihak yang terlibat bisa mengambil langkah nyata dalam pendekatan stunting agar hasilnya lebih optimal.
Setidaknya, kata dia, ada tiga pendekatan yang bisa dilaksanakan oleh pemangku kepentingan maupun pemerintah nagari yakni intervensi gizi, pendekatan multisektor dan multipihak, serta pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting.
Dia menyebutkan tahun ini pemerintah pusat menargetkan angka prevalensi stunting harus berada di posisi 14 persen. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor dan harus diselesaikan.
Dia berharap, ada upaya yang telah dilakukan seluruh pihak yang terlibat dalam TPPS sekaligus hasil yang dicapai.
“Perlu ada monitoring dan evaluasi terkait program percepatan penurunan stunting yang telah dilaksanakan satu tahun terakhir sebagai acuan pula untuk program kerja di tahun yang akan datang,” katanya.
Pada rakor ini juga dirumuskan bersama upaya apa saja yang akan dilakukan, mulai dari tingkat nagari hingga kabupaten, untuk percepatan penurunan stunting di Solok Selatan.
Stunting ini memiliki dampak buruk bagi perkembangan anak. Untuk jangka pendek bisa berdampak pada terganggu perkembangan otak dan kecerdasan, terganggu pertumbuhan fisik, dan terganggu metabolisme.
Dalam jangka panjang akan berakibat pada menurunnya kemampuan kognitif, perkembangan fisik, dan prestasi, kemudian menurunnya kekebalan tubuh, dan beresiko mengalami penyakit degeneratif. (rdr/ant)
