PADANGARO, RADARSUMBAR.COM – Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat, Khairunas mengatakan wali nagari (kepala desa adat) merupakan infanteri pelayanan pemerintah terdepan sehingga harus menjadi representasi pelayanan yang baik kepada masyarakat.
“Wali nagari dan perangkatnya harus mengerti dengan tugas dan fungsinya, memahami aturan dan regulasi terkait, agar tidak salah dalam melangkah dan mengambil keputusan. Terlebih lagi regulasi mengenai pengelolaan keuangan dan pengadaan barang atau jasa,” katanya di Padang Aro, Rabu.
Untuk itu, katanya dibutuhkan tenaga terampil di nagari yang mampu mengemban tugas dan tanggung jawab ke depan akan semakin kompleks.
Ia menambahkan, wali nagari dan perangkat nagari merupakan infanteri pemerintah daerah di barisan depan yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.
“Wali nagari representasi dari pelayanan pemerintahan daerah karena bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, pemkab setempat akan melakukan pembinaan dan pendampingan secara berkala terhadap pemerintah nagari sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia sehingga pelayanan masyarakat, pengelolaan keuangan, dan penggalian potensi daerah semakin baik.
Menurut Khairunas ada tiga hal yang menjadi perhatian untuk ditingkatkan, yakni minimnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam menggali potensi nagari sehingga pendapatan asli nagari kurang bisa dimaksimalkan peningkatannya.
Kemudian minimnya kemampuan SDM dalam mengelola keuangan nagari, dan masih adanya wali jorong yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diamanahkan.
Untuk itu, ia meminta Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari dan OPD terkait, camat serta tenaga pendamping profesional untuk memberikan pembinaan secara berkala.
“Fokus yang menjadi perhatian adalah dari segi pengelolaan Keuangan, pengembangan BUMNAG, peningkatan Pendapatan Asli Nagari (PAN) dan pelaporan peristiwa penting kependudukan,” katanya.
Ia mengimbau agar pemerintahan nagari menghilangkan kebiasaan bekerja yang kurang bersungguh-sungguh dan mulai melakukan kewajiban sebagai aparat negara.
“Wali nagari dan wali jorong harus benar-benar peka terhadap setiap tuntutan masyarakat, serius dan bersungguh-sungguh untuk pengembangan pembangunan dan mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa potensi yang dimiliki nagari dapat dimanfaatkan, dikelola dan diberdayakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. (rdr/ant)
