PADANG, RADARSUMBAR.COM – Wakil Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan pentingnya memastikan bahwa setiap investasi yang masuk ke daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pernyataan ini disampaikannya dalam diskusi terkait pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Danau Singkarak, Rabu (15/1/2025) saat sosialisasi pembangunan PLTS tersebut di daerah Malalo.
Andre menyoroti bahwa investasi tidak boleh hanya membawa keuntungan bagi investor, tetapi harus menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti kesejahteraan, pendidikan, dan lingkungan.
“Mencari solusi yang harus menguntungkan masyarakat itu wajib. Masa kita sebagai wakil rakyat, ketika masalah datang malah menghilang,” ujarnya.
Andre meminta semua pihak menjelaskan secara transparan kepada masyarakat tentang rencana proyek, termasuk langkah-langkah untuk menghindari masalah seperti yang pernah terjadi pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebelumnya.
Proyek PLTS terapung ini, yang hanya menggunakan 0,45 persen dari luas Danau Singkarak dan tidak akan ditempatkan di tengah danau, diklaim membawa berbagai manfaat.
Nantinya, pihak PT PLN Indonesia Power selaku penanggung jawab Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut akan memberikan beasiswa untuk pelajar hingga ke Arab Saudi.
Kemudian, pihaknya juga akan melakukan renovasi untuk fasilitas umum dan juga fasilitas ibadah. Memberikan bantuan alat untuk nelayan, pemberdayaan UMKM dan pembukaan lapangan kerja.
Juga akan ada konservasi ikan bilih serta memberikan edukasi kepada nelayan, riset lingkungan yang dilakukan oleh ahli dan pakar di bidangnya serta pengembangan ekonomi dan wisata.
Proyek ini didukung dengan investasi sebesar Rp855 miliar. Dari dana tersebut, harus jelas berapa yang bisa diserahkan ke pemerintah nagari.
“Kompensasi Rp100 juta per nagari, misalnya, harus dituliskan hitam di atas putih,” tegas Andre.
Andre mengingatkan pentingnya sikap rasional dan objektif dalam menyikapi proyek ini. “Mari buka semua data. Kalau ada keluhan masyarakat, kita carikan solusi bersama,” katanya.
Dia juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat. “Jangan hanya sekadar omon-omon. Semua harus dipastikan tertulis dan terealisasi. Kami di sini untuk memastikan masyarakat tidak dirugikan,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Sumbar, Heri Martinus menyampaikan harapan agar PLTS terapung dapat membawa manfaat bagi masyarakat.
“Kita juga tidak asal menerima investasi jika itu merugikan masyarakat. Makanya, nanti akan ada kajian dulu baru PSN ini dilaksanakan. Selain itu juga pasti ada persetujuan dari warga,” katanya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Bupati Tanah Datar, Eka Putra Wirman. Dia meminta semua keluhan masyarakat diperhatikan, serta proyek ini dipelajari secara mendalam sebelum implementasi lebih lanjut.
“Kita sangat mendukung adanya proyek ini, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Kita minta masyarakat juga arif dengan kondisi saat ini,” jelasnya.
Proyek ini sendiri direncanakan selesai pada pertengahan 2025 ini berikut dengan pengembangan pembangunan akses jalan dari kawasan Payakumbuh hingga Lintau yang juga akan dikebut.
Proyek PLTS terapung diharapkan menjadi solusi energi yang ramah lingkungan sekaligus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun, transparansi dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilannya. (rdr)