Menurut ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini, sebagai Anggota Komisi VI DPR yang bermitra dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi UMKM, dia ikut mengawasi pemerintah dengan memanggil menteri terkait untuk memastikan harga-harga kebutuhan barang pokok itu rendah dan tersedia. Andre mengatakan salah satu tugasnya akhir-akhir ini adalah memastikan minyak goreng didistribusikan baik untuk rakyat.
Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini menekankan, DPR akan terus mengontrol pemerintah dengan segala kebijakan dan perkembangan yang ada. Kemudian, ia menyebut tugas Komisi VI DPR lainnya berupaya menyelamatkan maskapai penerbangan BUMN Garuda Indonesia. “Banyak hal yang kami kerjakan. Bukan sebatas membahas UU,” jawab Andre.
Andre pun tak memungkiri ada kalanya DPR juga kecewa dengan kebijakan pemerintah. Apalagi jika sudah mengingatkanya berkali-kali. Termasuk soal minyak goreng yang langka dan mahal. “Kami sudah memberikan kritikan, masukan dan lainnya. Silakan baca, tonton rapat-rapat kami dan bagaimana rekam jejak kami yang kecewa dengan keputusan pemerintah itu,” kata Andre.
Andre Rosiade meminta kepada semua pihak, agar semua persoalan yang terjadi di Tanah Air jangan seolah-olah menjadi kesalahan DPR. DPR bukan hanya mengawasi UU semata, tapi banyak hal yang dikerjakan. Untuk Undang Undang, ada Badan Legislasi atau Baleg yang mengurusi itu. Dia beralasan dirinya bukan anggota Baleg. DPR sudah bekerja dan mengawasi pemerintah.
“Untuk kebijakan di Indonesia, bisa disaksikan bagaimana DPR bekerja. Tapi, sekali lagi keputusan itu bukan hanya di DPR tetapi pemerintah. Dan, kita sudah mempertanyakan. Kami sebagai wakil rakyat akan terus berjuang untuk kepentingan masyarakat,” ujar Andre dari daerah pemilihan Sumbar 1 ini. (*/rdr)
