Oleh: Novermal, SH, MH
(Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Fraksi PAN)
Sejak saya disumpah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bulan Agustus 2019 lalu, salah salah satu fokus saya adalah, mengadvokasi hak pekerja kebersihan, atau lebih dikenal dengan sebutan cleaning service, di Kantor DPRD, Kantor Bupati, dan RSUD M Zein di Painan.
Karena, selama ini, upah atau gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) mereka, selalu jauh di bawah ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP), dan kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan mereka, juga bermasalah.
Langkah pertama yang saya lakukan adalah, meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, supaya menganggarkan komponen gaji dan THR pekerja pada kegiatan yang dikontrakan kepada pihak ketiga, termasuk kegiatan kebersihan kantor, harus sesuai ketentuan UMP.
Hal ini berulang kali saya sampaikan pada rapat Badan Anggaran dalam membahas APBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yaitu tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022.
Tahun anggaran 2020, gaji dan THR cleaning service Kantor DPRD, Kantor Bupati, dan RSUD M Zein masih jauh di bawah ketentuan UMP. Tahun anggaran 2021, hal yang sama kembali terjadi, dan persoalan gaji dan THR cleaning service di tiga OPD ini, saya laporkan ke UPTD Pengawas Ketenagakerjaan (Wasnaker) Wilayah I, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar.
Alhamdulillah, walau belum sesuai dengan ketentuan UMP, persoalan gaji dan THR cleaning service RSUD M Zein selesai dengan kesepakatan para klening servis dan perusahaan PT Minang Vodia, atas mediasi saya dan pejabat RSUD M Zein. Di Kantor DPRD dan Kantor Bupati, sama sekali tidak ada penyelesaian.
Tahun anggaran 2022, nasib yang sama kembali menimpa para cleaning service RSUD M Zein, Kantor DPRD dan Kantor Bupati. PT Minang Vodia yang menang lelang lagi, ingkar janji, dan kembali membayar gaji dan THR cleaning service seenak perutnya.
Gaji dan THR cleaning service dibayarnya jauh di bawah ketentuan UMP. Persoalan ini kembali saya laporkan ke Wasnaker Sumbar I, tapi follow up-nya tidak mengubah keadaan. Gaji dan THR para cleaning service RSUD M Zein, Kantor DPRD, dan Kantor Bupati tetap jauh di bawah ketentuan UMP. Wasnaker Sumbar I seperti tak bertaji dan tak bernyali menghadapi kenakalan perusahaan yang satu ini.
UMP Sumbar tahun 2022 Rp2,5 juta, tapi PT Minang Vodia hanya bayar gaji cleaning service RSUD M Zein (35 orang) bulan Maret sampai Agustus Rp2,1 juta (kurang Rp2,4 juta per orang). THR yang mestinya Rp2 juta (10 bulan kontrak), hanya dibayar Rp1 juta (kurang Rp1 juta per orang).
Gaji bulan September sampai akhir kontrak, bulan Desember, dinaikannya jadi Rp2,2 juta (kurang Rp1,2 juta per orang). Total kekurangan gaji dan THR Rp4,6 juta per orang. Dikali 35 orang, total kekurangannya Rp161 juta. Karena tak berdaya melawan “kezaliman” perusahaan yang mempekerjakan mereka, para cleaning service terpaksa tanda tangan amprah gaji dan THR sesuai UMP.
Di Kantor DPRD, gaji cleaning service (6 orang) bulan Maret sampai Desember hanya dibayar Rp2 juta (kurang Rp5 juta per orang). THR hanya Rp1 juta (kurang Rp1 juta per orang). Total kekurangan gaji dan THR Rp6 juta per orang. Dikalikan 6 orang, total kekurangannya Rp36 juta.
Dan, di Kantor Bupati, gaji cleaning service (9 orang) bulan Maret sampai November dibayar juga hanya Rp2 juta (kurang Rp4,5 juta per orang). THR hanya Rp1 juta (kurang Rp1 juta per orang).
