“Tantangannya lebih besar di 2024 karena pemilihan serentak mulai dari legislatif di daerah, kota, kabupaten, provinsi hingga pusat ditambah dengan pemilihan kepala daerah serta Presiden, tentu kita semua berharap terselenggaranya proses pemilu yang jujur, adil dan transparan serta hasilnya dapat diterima oleh semua pihak,” katanya.
Dosen Politik Hukum UIN Padang, Abrar, yang menjadi salah satu narasumber mengatakan pemuda sudah menjadi bagian dari perubahan dan gerakan fundamental dari masa ke masa hingga perannya sangat dibutuhkan dalam pengawalan pemilu yang adil dan jujur.
“Pemuda dan mahasiswa menjadi sekelompok elit dari masyarakat, tidak semua warga berasal dari akademisi, mereka rasional kritis dan objektif, mereka potensial untuk memahami demokrasi dengan baik serta memiliki waktu yang relatif luas dalam aktivitas demokrasi,” katanya.
Salah satu peran pemuda dalam pengawasan pemilu menurutnya mampu memunculkan edukasi politik sebagai agen perubahan dan sosial kontrol dari penyimpangan pemilu. “Edukasi yang disampaikan ke masyarakat antaranya bagaimana menghindari politik transaksional, politik sara, kampanye hitam dan liar, mobilisasi ASN dan penyalahgunaan kekuasaan,” katanya.
Ia menambahkan beberapa alasan pemuda harus aktif dalam pengawasan pemilu adalah sebagai langkah strategis mewujudkan pemilu demokratis. “Juga untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat, memastikan kedaulatan itu tidak dikhianati dan memberi political efficacy atau efek politik,” pungkasnya.
Sosialisasi pengawasan partisipatif generasi muda ini melibatkan unsur kepemudaan seperti Karang Taruna, Mahasiswa, Organisasi Kepemudaan, Remaja Mesjid, Himpunan Pelajar dan lainnya.
Di akhir kegiatan juga dilakukan perjanjian dan penandatanganan nota kesepakatan kerjasama Bawaslu Kota Bukittinggi dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) untuk pengawasan partisipatif pemilu. (rdr/ant)
