PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan nilai investasi sektor padat karya mencapai Rp13,3 triliun pada 2027 sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, mengatakan tahun 2027 menjadi momentum penting sebagai titik balik peningkatan investasi di daerah tersebut.
“Tahun 2027 menjadi momentum penting sebagai titik balik pertumbuhan investasi di Sumbar dengan target Rp13,3 triliun,” ujarnya di Padang, Rabu.
Ia menjelaskan, target tersebut merupakan bagian dari tren peningkatan investasi yang diproyeksikan naik dari Rp11,9 triliun pada 2026 menjadi Rp18,8 triliun pada 2030.
Menurut Vasko, arah kebijakan investasi difokuskan pada hilirisasi pertanian, pengembangan pariwisata unggulan, energi terbarukan, pembangunan infrastruktur, serta penguatan UMKM dan industri lokal.
Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen mendorong investasi padat karya yang berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja.
Strategi investasi Sumbar ke depan bertumpu pada empat pilar utama. Pertama, penguatan infrastruktur dan konektivitas, termasuk pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru, Flyover Sitinjau Lauik, serta peningkatan jalur Bukittinggi–Payakumbuh sebagai jalur perdagangan utama.
Kedua, pengembangan sektor maritim melalui optimalisasi Pelabuhan Teluk Tapang sebagai pusat distribusi komoditas unggulan.
Ketiga, penguatan energi terbarukan melalui pengembangan potensi panas bumi di sejumlah wilayah strategis.
Keempat, pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan, termasuk kawasan Kawasan Mandeh dan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai destinasi unggulan.
“Ini bukan sekadar proyek, tetapi portofolio strategis yang akan menjadi pengungkit ekonomi Sumbar dalam jangka panjang,” kata Vasko.
Ia juga menyoroti dua proyek prioritas, yakni pengembangan energi panas bumi dengan potensi hingga 165 megawatt serta pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru sepanjang 255 kilometer.
Selain itu, pembangunan Flyover Sitinjau Lauik melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dinilai menjadi solusi strategis untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan keselamatan transportasi. (rdr/ant)
