PADANG, RADARSUMBAR.COM — PT Bank Nagari menyambut positif kebijakan pemerintah yang melonggarkan ketentuan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Relaksasi ini dinilai membuka peluang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dan memiliki hunian pertama yang layak.
Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra mengatakan, selama ini salah satu kendala utama dalam pengajuan KPR subsidi adalah catatan pada SLIK atau BI Checking. Dengan adanya pelonggaran kebijakan tersebut, peluang masyarakat untuk lolos tahap awal verifikasi menjadi semakin besar.
Meski demikian, Bank Nagari tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mendorong edukasi kepada masyarakat agar menjaga reputasi kredit, terutama terkait pinjaman leasing kendaraan, pembelian elektronik, furnitur, maupun pinjaman online yang kerap memengaruhi kelayakan pembiayaan.
Untuk memperluas akses masyarakat terhadap KPR subsidi, Bank Nagari juga memperkuat sosialisasi melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media digital, sekaligus mempercepat proses persetujuan dan penyederhanaan administrasi agar calon debitur lebih mudah mengajukan pembiayaan rumah pertama.
Sebagai strategi penguatan penyaluran pada 2026, Bank Nagari turut menghadirkan program promo KPR berhadiah peralatan rumah tangga guna membantu nasabah baru melengkapi kebutuhan hunian. Kebijakan relaksasi SLIK juga dinilai menjadi solusi bagi masyarakat yang sebelumnya terkendala tunggakan kecil di bawah Rp1 juta pada tahap pra-verifikasi.
Pada tahun 2026, Bank Nagari memperoleh kuota awal FLPP sebanyak 710 unit, termasuk layanan syariah. Hingga triwulan I 2026, realisasi penyaluran tercatat 21 unit dan diperkirakan meningkat pada bulan-bulan berikutnya, dengan sebaran pengajuan tertinggi berasal dari Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman, serta Pekanbaru di Provinsi Riau.
Bank Nagari menargetkan pertumbuhan portofolio KPR subsidi tahun ini meningkat minimal 10 hingga 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan dukungan relaksasi aturan SLIK dan peningkatan layanan digital, Bank Nagari optimistis semakin banyak masyarakat Sumatera Barat, khususnya pekerja sektor informal dan calon pemilik rumah pertama, dapat mengakses pembiayaan rumah subsidi secara lebih mudah dan terjangkau. (*)
