PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyampaikan bahwa daerah tersebut menjadi provinsi keempat tercepat di Indonesia dalam penyelesaian pembentukan dan legalisasi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
“Kita berada di posisi empat nasional setelah Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar Endrizal di Kota Padang, Kamis.
Sebelumnya, Sumatera Barat juga tercatat sebagai salah satu daerah tercepat dalam pembentukan koperasi dan telah memperoleh penghargaan dari Kementerian Koperasi pada 2025.
Endrizal menjelaskan pemerintah pusat menugaskan 40 project management officer dan 125 business assistant untuk mendampingi pengembangan Kopdes Merah Putih di seluruh kabupaten dan kota di Sumbar.
Dari hasil pendampingan tersebut, hingga saat ini sebanyak 888 gerai Kopdes Merah Putih telah berhasil diverifikasi. Dari jumlah itu, 211 gerai masih dalam tahap pembangunan, sementara 63 gerai lainnya telah selesai dibangun.
“Artinya sudah ada 274 gerai yang siap beroperasi dalam waktu dekat. Ini menunjukkan pelaksanaan program berjalan sesuai target yang ditetapkan pemerintah pusat,” ujarnya.
Selain itu, Sumbar bersama DKI Jakarta juga tercatat sebagai daerah tercepat dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan (RAT) Kopdes Merah Putih.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari project management officer, business assistant, pemerintah daerah, hingga pengurus koperasi di lapangan.
“Keberhasilan ini lahir dari kolaborasi yang solid seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan capaian tersebut menunjukkan sinergi yang terbangun mampu mempercepat implementasi program pemerintah pusat sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat berbasis koperasi.
Meski demikian, Mahyeldi menegaskan bahwa keberhasilan program tidak berhenti pada pembentukan badan hukum koperasi saja. Ia menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan agar koperasi dapat tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang sehat, profesional, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (rdr/ant)
