MEDAN, RADARSUMBAR.COM – Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) Andre Rosiade menegaskan komitmen IKM untuk menjadi mitra strategis pemerintah di daerah mana pun masyarakat Minangkabau berada. Penegasan itu disampaikan Andre saat melantik Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) IKM Sumatera Utara (Sumut) periode 2024–2029 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Sabtu (26/9/2026).
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum DPP IKM sekaligus Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre tidak hanya berbicara mengenai penguatan organisasi dan silaturahmi perantau, tetapi juga membawa agenda pembangunan ke dalam forum tersebut. Ia menegaskan masyarakat Minang di Sumatera Utara harus mampu menjadi kekuatan sosial dan ekonomi yang ikut mendorong kemajuan daerah.
“Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ajaklah kami sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi, insyaAllah kita akan dukung sepenuhnya langkah pemerintah untuk membangun di Sumatera Utara,” kata Andre yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar.
Andre juga mengapresiasi Gubernur Sumu Bobby Nasution yang dinilainya memiliki perhatian terhadap pembangunan dan membuka ruang kolaborasi dengan masyarakat Minangkabau. Ia menyebut hubungan Sumbar dan Sumut tidak sekadar hubungan antardaerah, tetapi juga memiliki ikatan kuat melalui masyarakat Minang yang telah lama hidup dan berkontribusi di Sumut.
Andre memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan sejumlah agenda pembangunan yang menurutnya memiliki kepentingan langsung bagi masyarakat Sumbar maupun konektivitas antarwilayah di Pulau Sumatera.
Salah satu yang disorot adalah percepatan pembangunan jalan tol Sicincin–Bukittinggi. Andre menyampaikan pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp29 triliun untuk kelanjutan proyek tersebut. Ia mengatakan dirinya terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan konektivitas tersebut dapat diwujudkan. “Insya Allah tahun 2026 akhir, kita akan bangun tol Sicincin menuju Bukittinggi. Nilainya Rp29 triliun,” ujar Andre.
Andre mengakui tantangan pembangunan tidak hanya berada pada sisi anggaran, tetapi juga pembebasan lahan. Karena itu, ia menyebut dirinya harus mengambil peran lebih jauh dalam mencari titik temu dengan niniak mamak dan masyarakat pemilik lahan. “Kalau tugas saya sebagai anggota DPR mencari anggaran, memastikan anggaran turun. Tapi karena pembebasan lahan di Sumatera Barat berbelit-belit, kiper maju jadi striker,” katanya.
Menurut Andre, penyelesaian persoalan lahan menjadi salah satu kunci agar investasi pembangunan yang telah disiapkan pemerintah tidak sia-sia. Ia pun menyebut akan kembali turun menemui niniak mamak dan masyarakat pada 2 Oktober mendatang untuk melanjutkan dialog mengenai trase dan akses pembangunan.
Andre juga menyampaikan agenda reaktivasi jalur kereta api di Sumbar. Ia mengatakan tahap awal akan diarahkan dari Kayu Tanam menuju Padang Panjang, kemudian Padang Panjang–Solok hingga Solok–Sawahlunto. Tahap berikutnya, menurut Andre, konektivitas kereta api akan diarahkan hingga Bukittinggi dan kawasan 50 Kota. “Insya Allah tanggal 22 Oktober kita akan launching. Ini persembahan Presiden Prabowo untuk Sumatera Barat. Kita akan reaktivasi kereta api,” ujarnya.
Tidak hanya Sumbar, Andre juga menyinggung pembangunan konektivitas kereta api di Sumatera Utara dan Aceh. Ia menyampaikan rencana pembangunan jalur kereta api dari Aceh hingga Medan sebagai bagian dari penguatan konektivitas Pulau Sumatera.
Di hadapan warga Minang di Sumut, Andre menegaskan bahwa keberadaan IKM harus memberikan manfaat nyata, baik bagi masyarakat Minang maupun daerah tempat mereka merantau. “Ketua Umum IKM bukan ketua pengurus saja, bukan. Tapi harus berani membantu masyarakat. Tugas pemerintah daerah memang ada, tetapi kita ikut membantu. Kiper maju jadi striker,” katanya.
Andre juga mengajak masyarakat Minang di Sumut untuk tidak menjadi kelompok yang hanya menuntut, tetapi ikut mengambil bagian dalam pembangunan daerah. IKM, kata Andre, harus hadir sebagai kekuatan sosial, ekonomi dan budaya yang dapat bekerja bersama pemerintah. “Kita akan jadi mitra strategis yang mendukung pemerintah kota, kabupaten maupun provinsi di mana pun kita merantau,” tegasnya.
Gubernur Sumut Bobby Nasution mengapresiasi keberadaan masyarakat Minangkabau yang selama ini dinilai telah memberikan kontribusi terhadap kehidupan sosial dan perekonomian di Sumut. Menurut Bobby, masyarakat Minang dikenal mampu beradaptasi dan membangun kehidupan bersama masyarakat Sumut.
Bobby juga mengajak IKM Sumut memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumut, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi keumatan, industri halal dan perdagangan berbasis syariah. Ia menilai potensi masyarakat Minangkabau di Sumut dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat perekonomian daerah.
“Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar, namun potensi industri halal dan literasi keuangan syariah kita masih perlu dioptimalkan. Saya memberi PR sekaligus mengajak keluarga besar Minangkabau di Sumatera Utara untuk bersama-sama memperkuat ekonomi daerah melalui potensi industri halal dan perdagangan berbasis syariah,” ujar Bobby.
Dalam acara tersebut, Delfitri Munir resmi dilantik sebagai Ketua DPW IKM Sumut periode 2024–2029, didampingi Afrizal Chandra Piliang sebagai Sekretaris dan Gervan Abbas sebagai Bendahara. Selain dihadiri Gubernur Sumut Bobby Nasution, juga ada Anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum BPP HIPMI Ade Jona Prasetyo, jajaran Forkopimda Sumut, pimpinan perangkat daerah, tokoh masyarakat Minang serta alumni Universitas Andalas (Unand) Padang.
Pelantikan tersebut sekaligus menandai penguatan konsolidasi organisasi IKM di Sumut. Di bawah kepemimpinan Andre Rosiade di tingkat nasional, IKM didorong tidak hanya menjadi wadah silaturahmi dan pelestarian adat budaya Minangkabau, tetapi juga menjadi jaringan perantau yang aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah dan memperkuat hubungan antardaerah. (rdr)
