PADANG, RADARSUMBAR.COM — PT Bank Nagari mendorong penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi pengelolaan keuangan sekaligus meningkatkan kapasitas dan kemandirian fiskal daerah di Sumatera Barat.
Dorongan tersebut mengemuka dalam High Level Meeting (HLM), ETPD Capacity Building Forum dan ETPD Award 2026 yang digelar Bank Nagari di Hotel Mercure Padang, Jumat (25/9).
Forum tersebut mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, regulator, perbankan serta pemangku kepentingan untuk membahas penguatan ekosistem digital transaksi pemerintah daerah.
Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi Kemenko RI, Puji Gunawan, mengatakan penguatan ekosistem digital daerah perlu dilakukan secara menyeluruh.
Menurutnya, digitalisasi tidak hanya menyangkut sistem pembayaran, tetapi juga harus didukung ketersediaan layanan sinyal, digitalisasi UMKM, peningkatan investasi daerah, penguatan regulasi serta pemanfaatan aset daerah.
Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, mengatakan digitalisasi keuangan daerah harus diarahkan untuk membangun ekosistem yang terintegrasi. Bank Nagari, kata dia, terus menyiapkan berbagai layanan digital untuk mendukung pemerintah daerah, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.
Pada sisi penerimaan, Bank Nagari menyediakan e-retribusi, Nagari Portal Payment (NPP), host to host dan SNAP API. Sedangkan pada sisi pengeluaran tersedia Nagari Cash Management (NCM), SP2D Online yang terintegrasi dengan SIPD RI serta integrasi Siskeudes transaksi nontunai.
“Yang ingin dibangun Bank Nagari bukan sekadar sistem pembayaran, melainkan sebuah ekosistem digital keuangan daerah yang terintegrasi, mulai dari penerimaan daerah, pengelolaan kas, sampai dengan pengeluaran daerah,” kata Gusti.
Menurutnya, digitalisasi akan membuat transaksi tercatat dan dapat dimonitor sehingga pemerintah daerah memiliki instrumen yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Agus Fatoni, menekankan pentingnya pemerintah daerah meningkatkan kapasitas fiskal melalui berbagai strategi.
Selain intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital dan inovasi daerah dinilai penting dalam memperkuat pendapatan asli daerah.
Agus juga menekankan pentingnya kualitas data. Pemerintah daerah harus memastikan data pengelolaan keuangan selalu diperbarui dan akurat karena menjadi salah satu unsur penting dalam proses penerimaan Dana Transfer ke Daerah.
Deputi Kepala Perwakilan BI Sumbar, Sudarta, menambahkan bahwa perluasan digitalisasi penerimaan daerah harus diiringi peningkatan pemanfaatan kanal pembayaran. “Jangan sampai kita hanya memperbanyak pilihan pembayaran, tetapi pemanfaatannya belum maksimal,” ujarnya.
Sudarta mengatakan integrasi data transaksi perbankan dengan sistem pemerintah daerah perlu diperkuat agar pencatatan dan pemantauan transaksi dapat berlangsung lebih cepat dan akurat.
Sekdaprov Sumbar, Arry Yuswandi, yang mewakili Gubernur Sumbar, mengatakan penguatan ETPD membutuhkan kolaborasi seluruh pihak agar digitalisasi memberikan dampak nyata terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Direktur Keuangan Bank Nagari, Roni Edrian, menambahkan keberhasilan ETPD tidak hanya bergantung pada kesiapan sistem dan teknologi. Kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator, Bank Indonesia, Bank Nagari dan seluruh pihak yang berada dalam ekosistem transaksi pemerintah daerah menjadi faktor penting.
Dalam kegiatan tersebut, Bank Nagari juga memberikan sejumlah ETPD Award 2026 kepada pemerintah daerah yang dinilai menunjukkan capaian dalam digitalisasi transaksi daerah. (rdr)
