PADANG, RADARSUMBAR.COM – Upaya peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang kereta api di Sumatera Barat terus dilakukan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Andre Rosiade, menyebutkan sebanyak 15 perlintasan sebidang akan ditutup secara permanen, sementara 50 titik lainnya akan dilengkapi palang pintu elektrik.
Menurut Andre, Sumatera Barat saat ini memiliki sekitar 65 perlintasan sebidang yang menjadi perhatian pemerintah.
Dari jumlah tersebut, sebagian dinilai tidak layak dipertahankan sehingga akan ditutup demi mengurangi risiko kecelakaan.
“Kita punya 65 perlintasan sebidang. Sebanyak 15 ditutup secara permanen, sedangkan 50 lagi akan dibuatkan palang pintu elektrik oleh PT KAI dan Kementerian Perhubungan,” kata Andre.
Ia menjelaskan, palang pintu elektrik yang akan dipasang nantinya memiliki sistem otomatis seperti gerbang tol.
Materialnya diperkirakan menggunakan kayu atau fiber dengan estimasi anggaran sekitar Rp400 juta hingga Rp500 juta untuk setiap titik perlintasan.
Sementara itu, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas II Padang, Hendrialdi, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait rencana pemasangan palang pintu elektrik tersebut.
Menurutnya, sejumlah lokasi telah disurvei dan dalam waktu dekat akan memasuki tahap pelaksanaan. Survei juga telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur untuk menentukan titik-titik prioritas.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan dalam waktu dekat akan dieksekusi.”
“Lokasi-lokasi tersebut juga sudah disurvei oleh Kemenko Infrastruktur untuk dijadikan perlintasan elektrik,” ujarnya.
Hendrialdi menambahkan, penutupan sekitar 14 hingga 15 perlintasan sebidang yang tidak terdaftar telah mulai dilakukan.
Saat ini terdapat sekitar 54 titik perlintasan terdaftar di lintas kereta api Sumbar, dengan 15 titik menjadi prioritas awal pemasangan palang pintu elektrik.
Meski demikian, besaran anggaran pembangunan belum dihitung secara rinci. Namun, kajian teknis dan aspek engineering proyek tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan program pengamanan perlintasan kereta api di Sumatera Barat. (rdr)
