PADANG, RADARSUMBAR.COM – Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar, mempertanyakan tingkat vaksinasi yang masih rendah. Selain itu Fraksi Gerindra juga mendorong hasil temuan BPK-RI sebesar Rp6,7 miliar dalam penanganan COVID-19 segera dikembalikan ke kas daerah.
“Mohon penjelasan saudara Gubernur, apa yang menyebabkan angka vaksinasi kita masih sangat rendah? Apakah stok vaksin yang kurang atau adanya perlambatan di tingkat kabupaten kota? Mohon juga dijelaskan atas informasi atas adanya vaksin yang kedaluwarsa. Kenapa itu terjadi dan berapa banyak?,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Gerinda DPRD Sumbar, Mesra, saat membacakan Pandangan Umum Fraksinya atas RAPBD 2022 di Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Selasa (19/10/2021).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Indra Dt.Rajo Lelo dan dihadiri Gubernur Sumbar, Mahyeldi. Menurut Mesra, meski pandemi COVID-19 belum sepenuhnya usai, namun praktiknya di lapangan, kondisi sudah seperti tidak ada lagi kejadian mengkhawatirkan.
“Anjuran untuk menerapkan protokol kesehatan dengan baik, tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi ini tentu membawa pengaruh buruk, yang menyebabkan nama Sumatera Barat belum cukup membaik dimata pemerintah pusat dalam hal penerapan disiplin prokes. Hal itu masih ditambah dengan angka vaksinasi yang rendah,” katanya.
Dalam catatan Gerindra, katanya, hingga pertengahan Oktober 2021 ini, capaian vaksinasi suntikan pertama di Sumbar baru pada angka 26,71 persen atau 1.177 juta dari jumlah yang hendak disasar sebanyak 4.408 juta jiwa. Vaksinasi tahap kedua, angkanya justru lebih rendah lagi, dimana baru tercatat 594.568 jiwa atau 13,49 persen.
“Kami meminta Gubernur dan Wakil Gubernur agar lebih aktif dan cerdas lagi memainkan pengaruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melakukan konsolidasi seluruh kekuatan dan potensi yang dimiliki daerah ini agar realisasi vaksinasi meningkat seperti yang ditargetkan pemerintah pusat,” jelas dia.
Pada kesempatan itu, Fraksi Gerindra juga mempertanyakan progres pengembalian uang ke kas daerah sesuai temuan BPK dalam LHP-nya tentang penanganan COVID-19.
“Mohon penjelasan yang lebih detail terkait realisasi hasil LHP BPK RI atas Kepatuhan Penanganan COVID-19 tahun 2020. Sejauh mana progres pembayaran ke kas daerah atas temuan BPK dalam hal penggunaan anggaran penanganan COVID-19 tahun 2022 sebesar Rp6,7 miliar. Mohon dilengkapi dengan bukti setoran ke kas daerah,” minta Mesra.
Soroti anggaran, angka kemiskinan dan pengangguran
Pada kesempatan itu, Gerindra juga menyoroti berbagai hal lainnya, termasuk soal bertambahnya angka pengangguran dan kemiskinan. “Sebagaimana disampaikan dalam Nota Pengantar, terdapat penambahan jumlah penduduk miskin baru sebanyak 16,57 ribu jiwa sehingga meningkatkan angka kemiskinan dari 6,40% menjadi 6,56%. Jumlah pengangguran pun bertambah 44,85 ribu orang atau meningkat dari 5,33% menjadi 6,88%. Mohon penjelasan Saudara Gubernur terkait Langkah-langkah konkret terukur apa yang dilakukan, berikut target penurunan setiap tahunnya dalam hal angka kemiskinan dan pengangguran ini,” katanya.
Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Indra Dt.Rajo Lelo itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti soal tindak lanjut temuan BPK berkaitan dengan PT Balairuang Citra Jaya Sumbar yang mengelola Hotel Balairung. Perusahaan BUMD ini melaporkan selalu rugi, sehingga tidak bisa memberikan deviden kepada daerah.
“Total penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat di PT Balairung Citra Jaya Sumbar yang mengelola Hotel Balairung di Jakarta mencapai Rp160 miliar, namun deviden yang mampu diberikan tidak lebih dari Rp1 miliar dan bahkan di bawah Rp300 juta. BPK-RI sudah turun tangan melakukan audit dan berdasarkan LHP BPK yang diterima DPRD, ada 11 temuan pada Balairung tahun buku 2018-2020. Kami perlu mempertanyakan bagaimana tindak lanjut temuan tersebut,” paparnya.
Soal penghapusan puluhan jabatan di lingkungan Pemprov Sumbar juga menjadi sorotan Gerindra. “Mohon penjelasan Saudara Gubernur tentang adanya puluhan jabatan yang dihapus di 3 dinas strategis, yaitu di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Kesehatan dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang. Kami mendapat informasi bahwa akan banyak lagi jabatan yang akan dihapuskan. Apakah ini tidak akan mengganggu proses kinerja dinas dan bagaimana proses perpindahan para pejabat yang jabatannya dihapus tersebut,” kata Mesra.
Selain itu, Gerindra juga menyoroti angka stunting yang masih tinggi. Sumatera Barat merupakan satu dari 10 provinsi dengan kasus stunting tertinggi. “Menurut hemat kami di Fraksi Gerindra, Prevalensi Balita Stunting di Sumatera Barat memang cenderung terus menaik. Tahun 2016 ada sebesar 25,6%. Tahun 2017, menurut Pemantauan Status Gizi (PSG) balita, kejadian ini mengalami peningkatan menjadi 30,6%,” katanya.
“Apa upaya dan program untuk menurunkan angka stunting di Sumatera Barat, dan berapa persen target penurunan setiap tahunnya. Mohon dijelaskan secara detail dan terperinci,” minta Fraksi Gerindra, sambil menyarankan dilakukannya penyegaran dan evaluasi total serta sungguh-sungguh terhadap ASN dan para pejabat eselon 3 dan 4 yang berkinerja tak memuaskan selama ini. (*/rdr)
