Kementerian Penerangan Sudan, yang masih setia kepada Perdana Menteri terguling Abdalla Hamdok, mengatakan di halaman Facebook-nya bahwa konstitusi transisi hanya memberikan hak kepada perdana menteri untuk menyatakan keadaan darurat dan bahwa tindakan militer adalah kejahatan. Hamdok masih merupakan otoritas transisi yang sah, katanya.
Hamdok, seorang ekonom dan mantan pejabat senior PBB, ditahan dan dibawa ke lokasi yang dirahasiakan setelah menolak mengeluarkan pernyataan untuk mendukung pengambilalihan tersebut, kata kementerian informasi.
Kementerian mendesak perlawanan dan mengatakan puluhan ribu orang yang menentang pengambilalihan telah turun ke jalan dan menghadapi tembakan di dekat markas militer di Khartoum. Karyawan bank sentral mengumumkan pemogokan untuk menolak kudeta, kata kementerian itu.
Pasukan telah menangkap anggota sipil Dewan Berdaulat dan tokoh-tokoh pemerintah, kata kementerian itu. Yang juga ditahan adalah direktur stasiun TV pemerintah, kata keluarganya.
Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan, “Kami menolak tindakan militer dan menyerukan pembebasan segera perdana menteri dan lainnya yang telah ditempatkan di bawah tahanan rumah.” Dewan Keamanan PBB kemungkinan akan membahas Sudan secara tertutup pada Selasa, kata para diplomat. (tempo.co)