Polisi: Konflik Pilkada 2019 Berpotensi Terulang di 2024

Pemberitaan media sangat penting memberikan informasi kepada masyarakat sehingga tercipta kondisi kondusif dalam Pilkada sehingga melahirkan pemimpin untuk kemajuan daerah.

Direktorat Satuan Intelijen Keamanan (Dit Intelkam) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan tema 'Peran Awak Media dalam Mensukseskan Pilkada Serentak pada 2024', Jumat (3/5/2024) siang. (Foto: Dok. Info Publik)

Direktorat Satuan Intelijen Keamanan (Dit Intelkam) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan tema 'Peran Awak Media dalam Mensukseskan Pilkada Serentak pada 2024', Jumat (3/5/2024) siang. (Foto: Dok. Info Publik)

PADANG, RADARSUMBAR.COM – Direktorat Satuan Intelijen Keamanan (Dit Intelkam) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Peran Awak Media dalam Mensukseskan Pilkada Serentak pada 2024’ di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) pada Jumat (3/5/2024) siang.

Kegiatan itu bertujuan menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif dalam menghadapi Pilkada Sumbar 2024.

Kasubdit I Dit Intelkam Polda Sumbar, Kompol Zulkafde mengatakan, kegiatan itu merupakan bentuk komitmen Polda Sumbar dan sangat penting dilakukan dalam rangka menjaga situasi kamtibmas yang kondusif selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung.

“Kami ingin menjalin kerja sama yang baik dengan berbagai pihak, khususnya dengan awak media, untuk menjaga keamanan dan ketertiban jelang Pilkada di Sumbar,” katanya.

Untuk itu, katanya, peran media massa sangat strategis dalam memberikan pencerdasan pada masyarakat, khususnya dalam upaya menciptakan Kantibmas sehingga Pilkada serentak pertama di Sumbar ini berjalan dengan aman tertib dan lancar.

“Pemberitaan media sangat penting memberikan informasi kepada masyarakat sehingga tercipta kondisi kondusif dalam Pilkada sehingga melahirkan pemimpin untuk kemajuan daerah ini,” katanya.

Lebih jauh Zulkafde menyampaikan bahwa pada pilkada 2019 lalu, terjadi permasalahan di Pasbar, Solok Selatan dan Pesisir Selatan yang terjadi kericuhan pembakaran gudang kotak suara.

Bahkan dalam Pilkada Pessel, juga terjadi demonstrasi masyarakat termasuk terjadinya pemungutan suara ulang (PSU) di 12 kabupaten dan kota.

Kerawanan dalam Pilkada 2019 itu, katanya juga berpotensi bisa terjadi di Pilkada 2024. Pantauan Dit Intelkam Polda Sumbar di sejumlah kabupaten dan kota, potensi-potensi konflik dan kerawanan dalam pelaksanaan Pilkada itu juga sudah dipetakan. Termasuk terjadinya bencana alam atau ilegal logging dan ilegal mining, yang juga berpotensi mengganggu pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

“Kami memprediksi, dalam Pilkada serentak akan terjadi peningkatan jumlah unjuk rasa, pengerahan massa sehingga meningkatkan aktivitas media sosial, yang semuanya berpotensi menggangu pelaksanaan Pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024,” katanya.

Untuk mengantisipasi kerawanan itu, kata Zulkafde, Polda Sumbar melakukan ‘calling system’, termasuk dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama serta mengantisipasi penyebaran hoaks di media-media sosial.

“Dit Intelkam Polda Sumbar selalu memonitor setiap perkembangan situasi politik dan pergerakan masyarakat termasuk memantau media sosial dengan harapan Pilkada serentak dapat berjalan dengan lancar dan kondusif,” katanya.

Zulkafde berharap media massa juga ikut menjadi perpanjangan tangan Dit Intelkam Polda Sumbar dalam melakukan ‘calling system’ serta edukasi pada masyarakat sehingga tidak bertebaran hoaks dan provokasi terhadap masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerawanan.

“Kami juga berharap, media massa di Sumbar juga melakukan pemetaan dan membuat testimoni tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mendinginkan situasi sehingga menimbulkan kenyamanan dan kedamaian di masyarakat,” tuturnya. (rdr/ip)

Exit mobile version