GUNUNGSITOLI, RADARSUMBAR.COM – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Korupsi melakukan aksi damai ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungsitoli, dengan titik kumpul di Lapangan Merdeka Gunungsitoli, Sumatera Utara, Kamis (19/9/2024) pagi.
Massa yang berjumlah sekitar seratus orang itu berbaris menuju Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungsitoli untuk menyuarakan tuntutan terkait dugaan kasus korupsi yang meresahkan masyarakat.
Aksi ini diinisiasi oleh kekhawatiran mendalam warga terhadap dua kasus korupsi yang dianggap menghambat kesejahteraan masyarakat Kota Gunungsitoli.
Korupsi tersebut, menurut warga, tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kemiskinan.
Sorot Dua Kasus
Pantauan Radarsumbar di lapangan, terdapat dua kasus yang jadi sorotan, pertama terkait kasus defisit anggaran tahun 2023 yang mencapai Rp84 miliar.
Warga menduga bahwa defisit tersebut melibatkan beberapa oknum anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Gunungsitoli, yang merupakan pegawai negeri setempat, masing-masing berinisial OW, KB, TH, dan AZ.
Hingga kini, hanya dua orang, OW dan TH, yang telah dipanggil oleh pihak kejaksaan, sementara KB dan AZ belum.
Warga mendesak Kejari Gunungsitoli untuk segera memanggil dan memeriksa seluruh pihak terkait akan kasus dugaan korupsi tersebut, serta mengungkap adanya dugaan konspirasi dalam penyusunan anggaran yang menyebabkan defisit.
Kedua, dugaan korupsi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun anggaran 2018-2019 sebesar Rp9,5 miliar yang bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan.
Kasus ini diduga melibatkan seorang kepala puskesmas berinisial EZ. Masyarakat menganggap proses penanganan kasus ini berjalan lambat dan terkesan mandek.
Aksi damai tersebut masih berlangsung, massa dengan tegas meminta agar Kejaksaan Negeri Gunungsitoli bertindak cepat dan tegas terhadap dugaan pelaku tindak pidana korupsi. (rdr/tanhar)
