JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pihaknya terus mengawal sosialisasi penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK) bagi 2.086 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang masih terkendala pembebasan lahan.
“Kami terus mengawal prosesnya. Baru saja saya kemarin berkomunikasi dengan Wakil Menteri (Wamen) ATR dan Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni yang juga saat ini menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita IKN. Kami saling berkomunikasi karena saya sampaikan agar dikawal bersama-sama terkait dengan 2.086 hektare yang masih ada masalah di sana. Per kemarin itu sudah dilakukan sosialisasi terkait dengan PDSK,” katanya, Sabtu (29/6/2024).
Bagi masyarakat yang ada di sejumlah lokasi tanah IKN yang perlu mendapatkan PDSK tadi termasuk bisa dikatakan uang ganti rugi, kerohiman dan lain sebagainya ada prosesnya.
“Kami juga turut mengawal proses itu ada yang namanya appraisal yang dikelola dengan baik, ada mekanismenya, ada tim terpadu juga yang di bawah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) termasuk juga yang ada di bawah Otorita IKN sendiri,” katanya.
Mereka bekerja sama dengan baik, lanjutnya, sehingga setelah tersosialisasi dengan baik tidak ada lagi masalah termasuk diterima secara umum oleh masyarakat, maka setelah itu akan dieksekusi serta setelah itu baru akan direlokasi dengan baik.