Pada tahap pertama, berbagai infrastruktur penting di IKN telah selesai 100 persen, termasuk Istana Garuda, Istana Presiden, serta gedung Kementerian Koordinator. Untuk tahap kedua, anggaran Rp48,8 triliun akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas pendukung serta ekosistem perkantoran untuk legislatif dan yudikatif.
Pembiayaan pembangunan IKN ini diharapkan tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dari pihak swasta. “Kerja sama antara pemerintah dan swasta sangat diharapkan untuk berkontribusi dalam kelanjutan pembangunan IKN,” kata AHY.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono juga melaporkan bahwa pada tahap awal (2022-2024), pemerintah telah menginvestasikan Rp89 triliun dari APBN untuk membangun infrastruktur penting, seperti jalan tol, 47 tower hunian, sistem air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, serta fasilitas peribadatan. Selain itu, investasi swasta yang berhasil digerakkan hingga September 2024 mencapai Rp58,41 triliun.
“Untuk tahap selanjutnya, kami berharap swasta dapat terus berperan aktif dalam mempercepat pembangunan IKN,” tambah Basuki. (rdr/ant)
Komentar