PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Sosial mengajukan penambahan sebanyak 28 lumbung sosial ke Kementerian Sosial untuk mengantisipasi terjadinya bencana di daerah itu.
“Sumbar adalah provinsi yang dijuluki supermarket bencana karena tingginya potensi. Oleh karena itu, butuh langkah antisipasi seperti lumbung sosial,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Padang, Rabu (19/10/2022).
Menurut dia, lumbung sosial tersebut akan ditempatkan pada daerah-daerah rawan bencana dan diharapkan bisa menjadi solusi berbagai persoalan logistik yang kerap terjadi saat bencana terjadi.
“Ketersediaan logistik merupakan salah satu elemen penting dalam mitigasi kebencanaan. Tak jarang, akibat berbelitnya proses birokrasi dan terputusnya akses ke lokasi bencana, penyaluran logistik untuk korban bencana menjadi terhambat sehingga berakibat fatal,” katanya.
Kepala Dinas Sosial Sumbar Arry Yuswandi mengatakan saat terjadi gempa Mentawai beberapa waktu lalu bantuan sulit didistribusikan karena akses ke sana terbatas. Tapi karena di sana sudah ada lumbung sosial, persoalan itu dapat teratasi.
Ia menjelaskan lumbung sosial adalah tempat penyimpanan berbagai keperluan dan logistik tanggap darurat bencana, seperti bahan makanan, tenda, selimut, dan peralatan dapur.
Lumbung sosial merupakan upaya pendekatan bantuan darurat bencana di garis terdepan bagi masyarakat terdampak bencana. “Lumbung sosial ini tidak harus dibangun baru. Bisa jadi memanfaatkan bangunan yang sudah ada, seperti kantor wali nagari dan rumah ibadah,” katanya.
Di Sumbar saat ini terdapat sebanyak 10 titik lumbung sosial yang tersebar di dua kabupaten, dengan rincian sebanyak delapan titik di Kepulauan Mentawai dan dua titik di Kabupaten Solok. Tahun ini, Pemprov Sumbar kembali mengajukan penambahan sebanyak 28 lumbung sosial, yang rencananya akan ditempatkan di daerah sepanjang pesisir, yang memang dinilai rawan bencana gempa dan tsunami.
Masing-masing lumbung sosial tersebut disebar di empat titik di Kota Padang, tiga titik di Kota Pariaman, tiga titik di Kabupaten Padang Pariaman, 15 titik di Kabupaten Pesisir Selatan, dan tiga titik di Kabupaten Pasaman Barat.
“Proposalnya sudah kami ajukan ke Kemensos dan Dirjen Limjamsos yang membawahi bidang ini, merespons positif permintaan kami. Beliau bilang siap memfasilitasi,” tutur Arry. (rdr/ant)