SIMPANGEMPAT, RADARSUMBAR.COM – Realisasi penyaluran Anggaran Dana Desa (ADD) di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat hingga Oktober 2022 mencapai 87, 10 persen atau Rp32.519.600.000 dari anggaran yang diperoleh Rp37.366.600.000 selama tahun ini.
“Realisasi penyalurannya terus kita pacu dan pergerakannya terus naik. Periode Januari-Oktober bobotnya telah mencapai 87,10 persen dan kita optimis akhir tahun nanti dapat terealisasi sesuai target,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN) Pasaman Barat Randy Hendrawan di Simpang Empat, Rabu.
Ia menyatakan penyaluran dana desa itu tahap pertama sebesar Rp8.748. 400.000, tahap kedua sebesar Rp8.748.400.000.
Kemudian untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap pertama sebesar Rp3.866.400.000 dan tahap kedua sebesar Rp3.866.400.000 dan tahap tiga sebesar Rp3.866.400.000 dan tahap empat sebesar Rp3. 423.600.000.
“Total dana desa yang terealisasi hingga Oktober mencapai Rp32. 519. 600.000 atau 87,10 persen persen,” katanya.
Menurutnya penggunaan dana desa sudah diatur oleh pemerintah pusat untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
“Penggunaannya sudah jelas yakni untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebesar delapan persen, 20 persen untuk ketahanan pangan nabati dan hewani dan 40 persen untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT),” katanya.
Selain itu juga nanti ada pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan ditambah dengan anggaran dana nagari.
Ia mengakui untuk tahun 2022 terjadi penurunan dana desa dibandingkan tahun 2021. Jika pada 2021 Pasaman Barat memperoleh dana desa sebesar Rp49.994.645.000 dan pada 2022 turun menjadi Rp37.366. 600.000. “Penurunan itu disebabkan karena ada kebijakan pemerintah pusat dalam anggaran dana desa. Dengan anggaran yang ada kita akan mengoptimalkannya,” sebutnya.
Untuk realisasi dana desa 2021 mencapai 98,51 persen dan pihaknya optimis capaian itu akan kembali terealisasi.
Ia menyebutkan untuk Dana Desa menjadi perhatian serius pemerintah pusat karena menjalankan konsep membangun Indonesia dari pinggiran. “Hal ini sudah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi desa atau nagari, salah satunya kebijakan anggaran,” katanya.
Ia mengatakan dana tersebut dibagi kepada 19 desa atau nagari di Pasaman Barat dengan pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk, dan syarat lainnya. Ia menekankan kepada wali nagari atau kepala desa serta perangkatnya dapat mempelajari aturan yang ada sehingga tidak menyalahi aturan dalam penggunaan dana tersebut.
“Pembekalan dan bimbingan teknis terus kita lakukan terhadap semua perangkat nagari. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik dan bisa dinikmati masyarakat,” ujarnya. Selain Dana Desa juga ada Alokasi Dana Nagari pada 2022 sebesar Rp62.612.953.000. (rdr/ant)
