PADANG, RADARSUMBAR.COM – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengapresiasi kinerja PT Hutama Karya (HK) dalam membantu menyelesaikan persoalan lalu lintas antara Padang-Solok, Sumatra Barat (Sumbar), dengan memrakarsai pembangunan flyover Sitinjau Lauik dengan konsep kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan Kementerian PUPR.
Pasalnya, proposal pembangunan flyover di Sitinjau Lauik yang diajukan oleh Pemprov Sumbar ke pemerintah pusat, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ditolak.
“Saya sebagai anggota DPR RI mewakili masyarakat Sumatra Barat mengucapkan terima kasih atas bantuannya untuk Sumatra Barat kepada Dirut Hutama Karya Pak Budiharto sebagai pemrakarsa atas pembangunan flyover Sitinjau Lauik dengan metode KPBU dengan Kementerian PUPR,” kata Andre dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT. Hutama Karya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/11/2022).
Untuk mengawal lancarnya program pembangunan tersebut, Fraksi Partai Gerindra rencananya akan memindahkan Andre Rosiade sementara waktu ke Komisi V DPR RI untuk mengikuti rapat kerja dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada 28 November mendatang.
“Jadi per 28 November saya akan pindah ke komisi V, BKO sementara untuk rapat resmi dengan Menteri PUPR dalam rangka menjaga dapil. Bahwa tuntutan konstitusi bagaimana kita sebagai anggota DPR RI itu bermanfaat dan terus memberikan solusi untuk masyarakat yang kita wakili,” tegas Andre.
Selain mengawal program pembangunan flyover Sitinjau Lauik tersebut, Andre juga menegaskan bahwa dipindahkannya dia sementara waktu ke Komisi V DPR RI itu sekaligus untuk menjawab kabar hoaks yang dituduhkan kepadanya terkait hal tersebut.
“Jadi sekaligus untuk menjawab bahwa ada orang yang menuduh saya menyebarkan hoaks, bahwa KPBU antara Hutama Karya dengan Kementerian PUPR itu untuk pembangunan flyover Sitinjau Lauik adalah hoaks dan tidak ada,” tutur Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat itu.
“Tapi alhamdulillah 2 November lalu Pak Menteri PUPR, Pak Basuki sudah datang ke Sumatra Barat dan mengumumkan bahwa program ini jalan,” tambah Andre menegaskan.
Namun Andre menanyakan informasi yang ia dapat dari Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR bahwa kementerian PUPR telah bersurat ke PT Hutama Karya untuk pelaksanaan studi flyover Sitinjau Lauik terkait KPBU antara Hutama Karya sebagai pemrakarsa dengan Kementerian PUPR.
“Pertanyaannya kira-kira studi yang bapak lakukan itu berapa lama sehingga kami bisa tahu? Karena setelah studi ini akan masuk proses lelang untuk pengerjaannya,” tanya Andre.
Menjawab pertanyaan Andre, Direktur Utama PT. Hutama Karya Budiharto menjelaskan bahwa pihaknya telah memulai studi flyover Sitinjau Lauik. Menurutnya studi tersebut akan selsai dalam waktu dua bulan dan selanjutnya proyek bakal dilelang di awal tahun 2023.
“Kami mengajukan surat ke Menteri PUPR dan telah mendapat jawaban bahwa untuk KPBU Sitinjau Lauik kami sudah mendesain sudah agak lama. Jadi dalam waktu dua sampai tiga bulan ini selesai desainnya. Kemudian nanti akan kami serahkan ke Dirjen Binamarga untuk dilelang. Diprediksi awal tahun sudah mulai lelang. Insya Allah bisa (pengerjaannya mulai Juni 2023),” kata Budiharto. (rdr)