JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC) telah memulai penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan dana sebesar 600 miliar ringgit (sekitar Rp2.121 triliun) oleh pemerintah sebelumnya.
Ketua Komisioner MACC Azam Baki, saat dihubungi oleh kantor berita resmi Malaysia, Bernama, membenarkan hal tersebut namun menolak untuk mengungkapkan rincian lebih lanjut tentang penyelidikan yang dilakukan oleh badan tersebut.
“Ya, MACC telah membuka berkas penyelidikan atas masalah tersebut (dana 600 miliar ringgit),” ujarnya singkat, seperti dilansir media Malaysia, Bernama dan The Star, Rabu (7/12/2022).
Kontroversi penggunaan dana darurat senilai lebih dari 600 miliar ringgit ketika negara itu menghadapi pandemi COVID-19 tersebut, pertama kali diangkat oleh mantan menteri utama Melaka Adly Zahari pada 15 November.
Pada 5 Desember lalu, Perdana Menteri Malaysia yang baru dilantik, Anwar Ibrahim mengatakan dia akan menyerahkannya kepada badan investigasi untuk menyelidiki masalah uang yang diduga disalahgunakan oleh pemerintahan mantan PM Muhyiddin Yassin.
Menurut Anwar, Kementerian Keuangan mengakui adanya beberapa pelanggaran terkait dana tersebut.
Muhyiddin telah membantah tuduhan penyelewengan dana negara tersebut. Dia mengatakan bahwa dana sebesar itu pasti tidak akan luput dari perhatian Departemen Audit Nasional (JAN), yang mengaudit pengeluaran pemerintah setiap tahun dan laporannya kemudian disajikan oleh Komite Akuntan Publik (PAC) di Parlemen.
“Tidak ada satu sen pun dari uang ini yang masuk ke rekening pribadi saya. Tidak masuk akal jika uang yang dimaksudkan untuk bantuan publik, yang langsung disetorkan ke rekening orang-orang, dapat dialihkan ke rekening saya,” cetus Ketua Perikatan Nasional itu.
“Sangat tidak mungkin JAN dan PAC entah bagaimana mengabaikan jumlah yang begitu besar,” kata Muhyiddin dalam sebuah posting Facebook.
Muhyiddin mengatakan bahwa dia tidak pernah menggelapkan atau menyalahgunakan dana yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat, dan bahkan jika dia melakukannya, penyelidikan akan dimulai sejak lama. “Bank Negara juga pasti akan disiagakan jika rekening bank saya tiba-tiba menerima uang dalam jumlah besar seperti yang diklaim kebanyakan orang,” tambahnya.
Muhyiddin mengklaim tuduhan ini baru dimunculkan baru-baru ini sebagai cara untuk membungkam oposisi terhadap pemerintah persatuan yang baru. “Jangan terus-menerus menuding orang lain dengan tuduhan yang tidak masuk akal hanya untuk menutupi kelemahan pemerintah saat ini,” cetus mantan pemimpin negeri jiran itu.
“Anda telah menjadi pemerintah, jadi bertindaklah seperti pemerintah daripada memainkan semua gerakan politik ini karena rakyat hanya tertarik pada apa yang direncanakan pemerintah untuk mereka,” tambahnya. (rdr/cnnindonesia.com)