Anggaran masih Tinggal Rp1 T, Gubernur Minta Kepala OPD tak Pelesiran ke Luar Sumbar

Ilustrasi bepergian ke luar kota. (net)

PADANG, RADARSUMBAR.COM – Gubernur Sumbar Mahyeldi memerintahkan semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lingkup pengelola kegiatan OPD yang realisasi anggarannya belum optimal untuk tetap berada di Sumbar.

Ini dikarenakan belum optimalnya realisasi belanja anggaran hingga per 17 Desember 2022 yang baru sebesar Rp5,5 triliun atau 82,94 persen dari total anggaran Rp6,6 triliun.

“Kepala OPD yang realisasinya masih di bawah 91 persen harus standby atau tidak boleh ke luar Sumbar. Selain itu belum boleh ambil cuti dan izin,” ungkap Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi.

Lebih lanjut mantan Kepala Bappeda Padang ini menyampaikan, kepala OPD juga diminta intensif mencek kegiatan dan kinerjanya di sisa waktu kurang dari dua minggu ini. “Alhamdulillah. Sampai 16 Desember realisasi belanja Sumbar berdasarkan data Kemendagri, berada di posisi lima besar tertinggi nasional yakni sebesar 80,96 persen. Nah, per 17 Desember meningkat lagi jadi 82,94 persen atau Rp5,5 triliun dari Rp6,6 triliun,” jelasnya.

Jika kepala OPD bekerja optimal, ia memperkirakan akhir Desember nanti realisasi belanja bisa menembus 95 persen. “Kita optimistis akhir Desember nanti target pendapatan bisa mencapai 100 persen. Sedangkan realisasi belanja sekitar 94-95 persen,” tukasnya.

Menurut Medi, sejak awal Gubernur Mahyeldi selalu mewanti-wanti seluruh OPD untuk bekerja optimal merealisasi pendapatan dan belanja daerah sehingga bisa berdampak terhadap perekonomian dan pembangunan daerah.

Apalagi dalam situasi bangsa belum sepenuhnya pulih dari pandemi yang butuh dukungan belanja pemerintah dan pemda. Maka, gubernur minta sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tidak tinggi lagi.

“Gubernur sejak awal sudah mengingatkan seluruh OPD. Begitu pula dalam rapat-rapat bersama kepala OPD. Agar semua program dan kegiatan yang sudah ditetapkan bisa direalisasikan. Apalagi itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan perekonomian daerah. Satu hal lagi yang diingatkan adalah agar selalu bekerja sesuai aturan dan secepatnya menyampaikan jika ada kendala dalam merealisasikan anggaran,” ujarnya. (rdr)

Exit mobile version