“Dan yang ketiga tidak ada penurunan pendapatan dari mereka ini. Nah ini yang sedang kita cari, usahakan di satu sisi supaya tidak melanggar Undang-Undang untuk cari jalan keluar,” tegasnya.
Saat ini, dia mengungkapkan Kementerian PAN-RB tengah berkoordinasi dengan berbagai organisasi pemerintah daerah guna mencari solusi mengenai honorer tersebut.
Untuk nantinya solusi tersebut keluar sebelum tanggal 28 November 2023 ini sesuai dengan Pasal 99 ayat (2) PP No 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
“Saya tidak ingin sampaikan hari ini karena kita sedang godog, tapi sudah hampir ada titik temu antara DPR, pemerintah, dengan asosiasi bupati, walikota dan gubernur se-Indonesia,” tutupnya. (rdr)