Menurutnya, pengambil kebijakan di tingkat pusat harus segera mencari solusi permasalahan tersebut agar berbagai sumber energi baru terbarukan bisa dimanfaatkan, dan menjadi penyokong ekonomi nasional.
Saat ini pasokan energi pembangkit listrik di Provinsi Sumbar surplus sekitar 20 persen. Artinya, dengan kelebihan energi ditambah pasokan energi baru terbarukan yang melimpah, pemerintah harus bisa memaksimalkan potensi itu.
Sementara itu, Ketua Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Sumbar, Insannul Kamil mengatakan, organisasi tersebut melakukan berbagai skenario dalam upaya mencapai target net zero emission.
Ia mengatakan, transisi energi fosil ke energi baru terbarukan merupakan pekerjaan bersama dari tingkat pusat hingga ke daerah. Termasuk komitmen dan konsistensi dalam mengimplementasikannya.
“Transisi energi ini harus melibatkan akademisi, PLN, MKI, praktisi bisnis kelistrikan, media massa hingga masyarakat yang ahli dalam masalah energi baru terbarukan,” tuturnya. (rdr/ant)