PADANG, RADARSUMBAR.COM – Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah pusat ke daerah memang cenderung turun. Hal ini tidak terkecuali dialami Sumatera Barat (Sumbar).
Yunasri dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Sumbar mengatakan, dana transfer dari APBN tahun 2018 ke Sumbar besarnya Rp3,9 triliun. Pada tahun 2019 meningkat jumlahnya menjadi Rp4,27 triliun. Sedangkan tahun 2020 turun menjadi Rp4 triliun. Sedangkan tahun 2021 tak jauh beda, yaitu Rp4,09 triliun.
“Jumlah dana transfer ke daerah ini tidak banyak berubah. Tahun 2020 jumlahnya turun karena terdampak pandemi COVID-19, lalu terjadi refocusing anggaran,” ujarnya dalam diskusi refleksi akhir tahun Jaringan Pemred Sumbar (JPS) di The ZHM Premiere Padang, Sabtu (25/12/2021).
Dalam diskusi bertema Realisasi APBN tahun 2021/Transfer ke daerah dan Dampak Terhadap Pembangunan Sumbar itu ditegaskan Yunasri, pendapatan asli daerah (PAD) juga turun dari Rp2,3 triliun jadi Rp2,2 triliun. PAD pun didominasi pajak kendaraan bermotor. Dari target Rp1,9 triliun, terealisasi Rp2 triliun lebih.
Selanjutnya Yunasri juga menjelaskan komposisi APBD Sumbar terdiri dari 63,66 persen dana transfer APBN dan 35,43 persen dari PAD. “Jadi kita masih bergantung dana transfer dari pusat (APBN). Namun, komposisi PAD kita di APBD sudah lebih baik karena di atas 30 persen,” imbuhnya.
Dia juga menginformasikan bahwa realisasi APBN tahun 2021 sudah 96,04 persen. Data ini merupakan realisasi per 20 Desember 2021.
Hefrizal Handra, pakar keuangan daerah dari Universitas Andalas juga mengakui dana transfer ke daerah mengalami penurunan. Tahun 2019 berjumlah Rp21 triliun, sementara 2020 turun ke angka Rp20,5 triliun. Tahun 2021 tetap di angka tersebut, begitu juga tahun 2022. Namun angka ini menurutnya setara dengan total penurunan dana transfer ke daerah di Indonesia.
Menurut Hefrizal, formulasi dana transfer ke daerah ini relatif stabil. “Justru yang diharapkan adalah dana dari kementerian dan lembaga. Juga bagaimana mengarahkan dana daerah untuk menstimulan pihak swasta untuk berperan dalam peningkatan PAD Sumbar,” ujarnya.
Dia menegaskan agar pemerintah daerah harus memberikan stimulus untuk itu. Sebab jika peran swasta mampu dikelola dengan baik, maka bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan kondisi keuangan yang masih minim tersebut, Anggota DPD RI dapil Sumbar Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, dan anggota DPRD Sumbar HM Nurnas, menyarankan Pemprov Sumbar harus kreatif mencari sumber-sumber PAD dari sektor-sektor lainnya untuk memacu pembangunan dan perekonomian daerah.
“PAD jangan hanya fokus dari pajak kendaraan bermotor saja yang jumlahnya segitu-segitu saja setiap tahunnya,” ungkap HM Nurnas.
Sementara pendapatan dari perusahaan daerah, lanjut Nurnas, belum bisa diandalkan untuk menambah PAD karena hampir semuanya merugi, kecuali Bank Nagari. “Jadi, dana transfer APBN dan APBD yang jumlahnya masih minim belum bisa diandalkan untuk pembangunan bersifat fisik skala besar,” tambahnya.
Nurnas yang juga Pembina JPS menjelaskan bahwa dengan tidak banyak berdampaknya dana transfer APBN dan APBD Sumbar saat ini terhadap pembangunan fisik pada 2021 ini maka sumber-sumber pendapatan lain yang bisa menggenjot PAD bisa didapat dari beberapa upaya kreatif pemprov.
Terobosan yang bisa dilakukan, di antaranya adalah, memanfaatkan potensi aset daerah yang bisa disewa atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Dicontohkannya, aset tanah mal Yogya yang disewakan dari pemda.
“Aset kita nilainya sekitar Rp12 triliun. Jadikan aset itu produktif dalam bentuk sewa atau dikerjasamakan dengan swasta. Harus ada terobosan untuk itu,” tegas politisi yang pernah menjabat Ketua LPJKD Sumbar ini dalam diskusi yang dirangkai dengan perayaan HUT ke-2 JPS, ini.
Selain aset, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di daerah juga harus punya keberanian dan memanfaatkan jejaringnya untuk menggaet anggaran dari kementerian. Balai atau instansi vertikal saja, di Sumbar ada belasan jumlahnya. “Jadi, gubernur harus panggil para kepala balai itu untuk mendorong geliat pembangunan di Sumbar. Apalagi banyak potensi di daerah yang menjadi kewenangan pusat, salah satunya terkait dengan sungai,” tambah Nurnas.
Kemudian, upaya yang perlu dilakukan adalah dengan menggandeng wakil rakyat daerah pemilihan Sumbar di Senayan, Jakarta. Baik itu anggota DPR RI maupun DPD RI. “Seperti Bang Leo (Leonady, red) ini, pemda di Sumbar mesti manfaatkan peran dan jejaring beliau di pusat,” kata Nurnas mengingatkan.
Senator Leonardy menyebutkan APBN tahun 2021 berjumlah Rp2.750 triliun. Sementara dana transfer ke daerah dan dana desa berjumlah Rp793,2 triliun. Sebanyak Rp20,5 triliun diberikan untuk Sumbar.
Dana sebesar Rp20,5 triliun, sudah termasuk dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK). Termasuk juga di dalamnya dana desa sebesar Rp996,2 miliar. Sehingga transfer APBN untuk APBD Sumbar tinggal sebesar Rp4,09 triliun.
Leonardy juga menekankan pentingnya semua jajaran di lingkungan Pemprov Sumbar bersinergi dalam menggaet dana dari pusat. Dia yang pernah menjabat ketua DPRD Sumbar mengungkapkan strategi menggaet dana pusat, bahu membahu dengan kepala dinas terkait.
Diceritakannya bagaimana upaya mendorong penuntasan pembangunan fly over BIM-Duku yang butuh anggaran Rp73 miliar dan pengembangan kampus Universitas Negeri Padang (UNP) yang butuh anggaran Rp350 miliar. Untuk, fly over BIM-Duku, fondasinya disiapkan dengan APBD Sumbar. Kedatangan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang saat itu dijabat Paskah Suzetta dimanfaatkan sebaik-baiknya. Paskah Suzetta diajak berkunjung ke lokasi fly over.
“Saya bilang ke Pak Menteri Paskah waktu itu, sambil memegang fondasi tonggaknya dikatakanlah fondasi sudah dibangun dengan APBD. Kalau bentangan atas fly over ini dibangun dengan APBD juga, maka selesainya butuh waktu bertahun-tahun lamanya. Alhamdulillah, ketika itu beliau merespons dengan baik dan minta agar ajukan permohonan ke kementerian. Almarhum Hediyanto yang saat ini menjabat Kepala Dinas PU Sumbar telah siap menunggu di VVIP BIM dan memberikan presentasi terkait fly over tersebut lengkap dengan maketnya,” jelasnya.
Di samping melakukan lobi ke kementerian, kata Ketua Badan Kehormatan DPD RI itu, upaya lain yang bisa dilakukan dengan penyertaan modal dan membangun usaha-usaha yang dikaji secara komprehensif bisa mendatangkan pendapatan bagi PAD. “Selama ini ada usaha-usaha milik pemprov, tapi banyak yang tidak memberikan kontribusi bagi PAD. Banyak merugi. Nah, ke depan SDM-nya harus jadi perhatian serius,” tambahnya.
Sementara peluang untuk memperbesar dana transfer, kata Leonardy, dengan pengembangan desa dan nagari. Saat ini, jumlahnya di Sumbar 1.045. Padahal ketika masih berstatus desa jumlahnya 5.026 dan berkurang ketika kembali ke nagari. Jika jumlah nagari bertambah, maka dana desa yang diterima jauh lebih besar.
“Saat ini, jauh lebih banyak Nanggroe Aceh Darussalam yang jumlahnya ribuan sehingga dana transfernya lebih besar,” kata mantan Ketua DPD Gapensi Sumbar ini.
Cara lain yang bisa dilakukan jika ingin membangun, kata Leonardy, juga bisa dengan melakukan pinjaman daerah ke pemerintah dan provinsi lain. “Misalnya, ke Pemprov DKI Jakarta yang dananya banyak. Itu memungkinkan dilakukan. Ada 10 daerah yang dananya mengendap di bank, jumlahnya besar,” katanya. (rdr-007)
