Menurutnya pemerintah kabupaten perlu meningkatkan efektivitas program wajib belajar 12 tahun guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pesisir Selatan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pemerintah kabupaten hendaknya menguatkan pengawasan terhadap penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah digelontorkan pemerintah pusat sejak 2007.
Program itu diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia unggul sejak dari dalam kandungan hingga jenjang pendidikan atas bagi keluarga kurang mampu. “Jika tepat sasaran dan tidak salah guna, PKH diyakini mampu meningkatkan angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah,” tuturnya.
Sementara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 menjadikan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai arus utama, salah satunya lewat pendidikan. Pemerintah kabupaten menargetkan terwujudnya sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing. Upaya itu dilakukan dengan meningkatkan akses pendidikan. Pemerataan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan.
Meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah dengan peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah. Meningkatkan daya saing pendidikan, seiring dengan menaikkan jumlah tenaga pendidik yang berkompeten dan mencetak siswa berprestasi. Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi.
Salah satu rencana aksi yang kini telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan membebaskan biaya pendidikan pada jenjang SD dan SMP, sesuai kewenangan pemerintah daerah. Pada 2022 pemerintah kabupaten telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp5,4 miliar dan mengupayakan mekanisme subsidi untuk jenjang SMA sederajat, karena merupakan kewenangan pemerintah provinsi. (ant)