PADANG, RADARSUMBAR.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) masih mencari format yang tepat terkait skema permodalan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumbar, Endrizal, mengatakan hingga saat ini pemerintah pusat tengah mengkaji skema pendanaan yang paling sesuai.
“Saat ini, pemerintah pusat sedang mencarikan format yang tepat untuk pendanaan,” ujarnya di Padang, Jumat.
Sebelumnya, permodalan Kopdes Merah Putih direncanakan menggunakan skema pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Namun, skema tersebut menuai penolakan dari pemerintah nagari.
Penolakan itu muncul karena adanya ketentuan pemotongan dana alokasi umum (DAU) nagari apabila terjadi kendala dalam pengembalian pinjaman.
“Skema itu dinilai merugikan nagari, sehingga langsung ditolak. Akhirnya opsi pinjaman tersebut dibatalkan,” jelas Endrizal.
Saat ini, lanjutnya, pemerintah kembali merumuskan skema baru yang lebih aman dan tidak membebani pemerintah desa.
Di sisi lain, untuk pembangunan infrastruktur Kopdes Merah Putih dipastikan tetap berjalan.
Pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sementara itu, untuk operasional koperasi sepenuhnya diserahkan kepada pengelola di tingkat masyarakat. Skemanya bisa melalui pinjaman perbankan maupun kerja sama dengan pihak lain.
“Untuk fasilitas seperti gedung dan kendaraan operasional, termasuk sepeda motor, mobil, atau truk akan disiapkan,” tambahnya.
Sejauh ini, sebagian besar Kopdes Merah Putih di Sumbar telah mulai beroperasi. Salah satunya di Balai Gadang, Kota Padang, yang berhasil mengembangkan usaha madu kelulut atau madu galo-galo.
Koperasi tersebut mampu memproduksi hingga 50 kilogram madu kelulut. Produk itu tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga telah menembus pasar luar negeri, seperti Malaysia. Untuk harga, madu kelulut dipasarkan sekitar Rp500 ribu per kilogram. (rdr/ant)
