Video Bupati Solok “Kembali Tantrum” di Medsos dan Tuding Gubernur Mahyeldi Laporkan ke Kemendagri Dibantah Pemprov Sumbar

Epyardi menilai Gubernur selama ini kurang koordinasi jika ada kegiatan yang dilaksanakan di kabupaten dan kota.

Kabiro Adpim Sumbar, Mursalim. (Foto: Dok. Adpim)

Kabiro Adpim Sumbar, Mursalim. (Foto: Dok. Adpim)

PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) membantah kabar yang mengatakan Gubernur Mahyeldi telah melaporkan Bupati Solok ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas dugaan sejumlah pelanggaran.

Bantahan tersebut disampaikan Pemprov Sumbar melalui Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Mursalim. Dikatakannya, video Bupati Solok, Epyardi Asda yang beredar tersebut tidak benar dan sarat akan kesalahpahaman.

“Kami pastikan, informasi itu tidak benar, Gubernur tidak pernah melakukan pelaporan terhadap siapapun, jelas yah,” katanya, Selasa (19/3/2024) malam.

Setelah mengkonfirmasi kepada Biro Pemerintahan, kata Mursalim, pihaknya mendapat gambaran jelas tentang duduk permasalahan yang sesungguhnya.

Sehingga jika terjadi polemik ditengah masyarakat, kemungkinan itu disebabkan karena kesalahpahaman semata.

Dijelaskannya, persoalan itu berawal dari adanya surat Ketua DPRD Kab Solok yang dialamatkan kepada Mendagri melalui Gubernur. Selaku Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di daerah, tentu surat tersebut diteruskan Gubernur kepada Kemendagri.

“Disini jelas yah, Gubernur hanya meneruskan bukan melaporkan,” katanya.

Jika surat tersebut ditujukan langsung kepada Gubernur, kata Mursalim, tentu Pemprov Sumbar akan menindaklanjutinya dengan membentuk tim yang nantinya bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan (Binwas) ke daerah yang diduga bermasalah.

Apabila benar ditemukan permasalahan, maka langkah selanjutnya akan diturunkan auditor inspektorat guna melakukan pemeriksaan sampai nanti akhirnya menghasilkan sebuah keputusan.

Namun menurut Mursalim, pendekatan untuk kasus ini berbeda karena suratnya bukan ditujukan kepada Gubernur tapi langsung kepada Mendagri.

Bagaimana respon Kemendagri, Mursalim mengaku tidak mengetahuinya secara pasti. Namun kabarnya, sebelum membentuk tim, Kemendagri telah melakukan klarifikasi langsung kepada Ketua DPRD Kabupaten Solok.

“Dengan demikian, dapat dipahami bahwa turunnya tim Irjen Kemendagri, itu bukan atas permintaan Pemprov Sumbar. Klir ini yah. Lalu kenapa penanganannya tidak dilimpahkan ke Pemprov? Kami juga tidak mengerti, mungkin yang paling pas untuk menjawabnya adalah pihak Kemendagri,” katanya/

Berdasarkan kronologis tersebut, Mursalim kembali menegaskan bahwa Gubernur hanya menjalankan fungsinya sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP). Ia berharap, masyarakat tidak salah dalam mengartikan alur birokrasi ini.

“Dalam persoalan ini, Gubernur hanya menjalankan fungsinya sebagai GWPP. Sehingga tidak relevan jika ini dikait-kait kan dengan hal lainnya,” tutur eks pejabat teras Pemerintah Kota (Pemko) Padang tersebut.

Mencak-mencak

Sebelumnya, video Bupati Solok Epyardi Asda marah-marah kembali viral di dunia maya. Dalam video yang diunggah akun @udatocco10 di platform TikTok tersebut, tampak Sang Bupati menyampaikan unek-uneknya kepada warga dan wartawan yang hadir terkait tindakan Gubernur Sumbar Mahyeldi yang dinilai tak minta izin terlebih dulu ketika mendatangi Kabupaten Solok untuk melakukan program Singgah Sahur.

“Kembali Viral. Video Bupati Solok H Epyardi Asda marah-marah di hadapan warga dan awak wartawan karena tidak terima karena tidak diberitahu oleh Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyeldi SP saat singgah sahur di salah satu rumah warga di daerah Jawi-jawi Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Senin (18/3/2024). Seperti dalam video, sang Bupati terlihat amat marah karena Gubernur telah lancang datang ke daerahnya tanpa memberitahu sedikit pun,” tulis keterangan dalam video berdurasi 6 menit 34 detik tersebut.

Epyardi menilai Gubernur selama ini kurang koordinasi jika ada kegiatan yang dilaksanakan di kabupaten dan kota.

“Dia datang ke semua daerah Sumbar ini, nggak pernah ngasih tahu sama bupati, wali kota. Ujung-ujungnya datang ke tempat orang seperti malam ini. Mau datang ke Cupak, mau datang ke sini, dibawanya kadernya. Emangnya Solok ini negara PKS apa? Ini negara ini ada aturannya,” katanya.

“Bahasa Minang itu ada pepatah ciek rumah gadang ciek lasuang dan ciek tungganai. Ciek lasuang ciek ayam gadang, ciek rumah gadang ciek tungganai,” sambung politisi PAN ini.

Menurutnya, seorang gubernur harus paham dengan tupoksinya. “Gak bisa seenak udelnya. Mentang-mentang dia jadi gubernur dia seenak udelnya. Nggak bisa, dia gak punya daerah kekuasaan. Dia hanya bersifat koordinator. Tolong kasih tahu sama Pak gubernur ini, tolong belajar. Kalau nggak, tanya sama orang, apa tupoksinya dia sebagai Gubernur,” kritik Epyardi.

Saking kesalnya, Epyardi juga mengungkit-ungkit ‘perseteruannya’ dengan Gubernur Sumbar soal pembangunan objek wisata di Danau Singkarak yang gagal terlaksana.

Dia juga menceritakan sebab musabab mengapa dilakukannya pembangunan objek wisata di Danau Singkarak.

“Waktu ingin membangun Kabupaten Solok (objek wisata di Danau Singkarak), saya undang Pak Gubernur. Bahkan kami disuruh untuk dilanjutkan. Gubernur minta temui kepala dinas untuk secepatnya mengeluarkan izin. Saya perintahkan Sekda ke provinsi, tapi setiba di provinsi tak ada satupun kepala dinas yang mau menemui Sekda saya,” papar Epyardi.

Epyardi mengaku kemudian menemui BPN dan mengumpulkan pihak nagari untuk membicarakan terkait pembangunan Danau Singkarak tersebut.

Dari pertemuan itu disepakati bahwa pembangunannya akan dikerjakan oleh CV Anam Daro. Lalu juga disepakati bahwa nanti pengelolaannya akan dihibahkan ke nagari.

“Tapi seminggu setelah itu Kadis Perikanan Sumbar melaporkan saya ke KPK karena pembangunan yang dilakukan itu dianggap telah merusak pantai, merusak Danau Singkarak. Segitu kejamnya mereka. Sementara gubernurnya menyuruh kami membangun balkon-balkon, anak buahnya melaporkan kami ke KPK,” sindir Epyardi.

Epyardi tak habis pikir, niat baiknya untuk membangun Kabupaten Solok banyak mendapatkan hambatan.

“Saya sedih Pak. Padahal saya tujuannya untuk membangun kampung halaman. Kalau boleh saya ngomong Pak, Cinangkiak itu saya investasi habis Rp200 miliar, Pak. jangankan untuk pulang modal, untuk bayar gaji karyawan saja tiap bulan saya harus nombok, Pak,” akuinya.

“Yang saya harapkan Solok ini berkembang dan bangkit. Dulu kita terpuruk di semua lini, sekarang kita sudah terbaik. Setiap saat kita dapatkan penghargaan. Seharusnya kita ini dihargai oleh atasan kita,” kata Epyardi. (rdr)

Exit mobile version