PADANG, RADARSUMBAR.COM – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi berharap kepatuhan penyelenggaraan dan kualitas pelayanan publik di Sumbar mesti meningkat dari tahun ke tahun. Sebab, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
“Aparatur Sipil Negara (ASN) itu harus melayani bukan dilayani, jangan sampai terbalik. Pemerintah itu harus solutif dan adaptif jangan menyulitkan,” katanya, Sabtu (8/6/2024).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, katanya, terus mengawal terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas di Sumbar.
Pada tahun 2023 lalu, Pemprov Sumbar berhasil mendapat nilai kategori A dan masuk 6 besar nasional dalam penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman RI.
Sedangkan untuk tingkat kabupaten dan kota, dari total 19 kabupaten-kota di Sumbar, delapan di antaranya meraih nilai A, 10 meraih nilai B, dan 1 meraih nilai C. Pada tahun 2022, jumlah kabupaten dan kota yang berhasil meraih nilai kategori A hanya 5 daerah.
“Itu berarti, capaian tahun 2023 lebih baik dibandingkan 2022. Semoga di 2024 ini bisa kembali meningkat, atau paling tidak jangan sampai turun,” katanya.
Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Yefri Heriani mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan pada setiap instansi pemerintah itu penting, sebab hal tersebut akan menjadi tolak ukur hadirnya negara ditengah masyarakat.
“Salah satu tugas utama dari pemerintah itu adalah melayani masyarakat. Oleh sebab itu, hal tersebut perlu diperkuat dan dikawal agar semakin hari pelaksanaannya semakin baik,” katanya.
Meski pun secara umum dalam penilaian tahun lalu pemerintah daerah di Sumbar berhasil meraih nilai cukup bagus, namun perbaikan dan penyempurnaan di berbagai lini perlu tetap dilakukan. (rdr)