“Berdasarkan data yang ada, kemampuan fiskal Sumbar berada di level menengah, tetapi menjadi yang tertinggi di level tersebut. Sementara itu berkaca pada Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Kedua provinsi itu berada pada level kemampuan fiskal tinggi, tetapi pada peringkat terbawah di level itu. Kedua provinsi itu sektor andalannya adalah pariwisata,” katanya.
Pemprov Sumbar, kata Mahyeldi, menetapkan sektor kepariwisataan sebagai salah satu fokus demi meningkatkan kemampuan fiskal daerah.
Sehingga, kehadiran Tim Panja RUU Kepariwisataan dari Komisi X DPR RI menjadi salah satu hal yang sangat ditunggu-tunggu.
“Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Tim Panja mengadakan kunjungan kerja di Sumbar. Kami berharap, dapar menerima berbagai masukan yang bermanfaat dan penting dalam upaya kami mengembangkan sektor kepariwisataan. Terutama sekali, kaitannya dengan kebencanaan, karena selain memiliki potensi wisata yang luar biasa, Sumbar juga daerah yang rawan bencana,” tuturnya. (rdr)