PADANG, RADARSUMBAR.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat memastikan tidak ada gugatan terhadap hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat 2024. Hingga batas akhir pengajuan sengketa pada 11 Desember 2024, 13 gugatan dari pilkada kabupaten dan kota terpantau masuk di laman Mahkamah Konstitusi (MK).
“Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur tidak ada gugatan di MK, tetapi ada 13 gugatan hasil terhadap 11 KPU kabupaten dan kota di Sumatra Barat,” ujar Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sumatra Barat, Hamdan, dalam keterangan persnya, Kamis (12/12/2024).
Hamdan menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, pengajuan perselisihan hasil pemilihan harus dilakukan paling lambat tiga hari kerja sejak pengumuman penetapan perolehan suara oleh termohon.
Sebanyak 11 KPU kabupaten dan kota di Sumatra Barat terpantau mendapat gugatan dari pasangan calon kepala daerah. Berikut rincian gugatan yang terpantau di laman MK:
1. Kota Padang Panjang: 1 gugatan dari pasangan Nasrul dan Eri.
2. Pasaman: 2 gugatan dari pasangan Mara Ondak-Desrizal dan Sabar-Sukardi.
3. Tanah Datar: 1 gugatan dari pasangan Richi Aprian-Doni Karsont.
4. Lima Puluh Kota: 1 gugatan.
5. Kota Sawahlunto: 1 gugatan dari pasangan Deri Asta-Desri Seswinari.
6. Kota Solok: 1 gugatan dari pasangan Nofi Candra-Leo Murphy.
7. Pasaman Barat: 2 gugatan dari pasangan Daliyus K-Heri Miheldi dan Hamsuardi-Kusnadi.
8. Solok Selatan: 1 gugatan dari pasangan Armensyah Johan-Boy Iswarmen.
9. Kota Payakumbuh: 1 gugatan dari pasangan Supardi-Tri Venindra.
10. Padang: 1 gugatan dari pasangan Hendri Septa-Hidayat.
11. Mentawai: 1 gugatan dari pasangan Rijel Samaloisa-Yosep Sarokdok.
Hamdan menyampaikan bahwa KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota akan mengadakan rapat koordinasi persiapan perselisihan hasil pemilihan pada 12–14 Desember 2024 di KPU RI. Kegiatan ini menjadi langkah penting bagi KPU untuk mempersiapkan strategi menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi.
“Kami optimistis dapat memenangkan semua gugatan di MK. Kinerja masing-masing satuan kerja KPU sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutup Hamdan. (rdr)