PAYAKUMBUH, RADARSUMBAR.COM – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyebut kelanjutan pembangunan tol Padang-Pekanbaru seksi Payakumbuh-Pangkalan tidak akan merugikan masyarakat karena investor dari Jepang yang akan mendanai proyek tersebut memiliki persyaratan yang ketat soal pembebasan lahan.
“Investor pembangunan seksi Payakumbuh-Pangkalan adalah Japan International Cooperation Agency (JICA). Lembaga ini memiliki persyaratan yang sangat ketat terkait pembebasan lahan yang intinya tidak boleh merugikan masyarakat,” kata Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi di Padang, Kamis.
Ia mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi Kelanjutan Pembangunan Tol di Sumbar yang diikuti semua pihak terkait.
Ia mengatakan untuk memastikan tidak ada yang dirugikan dalam proses pembebasan lahan itu, JICA menunjuk langsung konsultan yang mendampingi tim dalam pembuatan dokumen AMDAL dan LARAP.
Ada beberapa kebijakan pertimbangan lingkungan dan sosial dari pihak JICA untuk pembebasan lahan diantaranya sedapat mungkin harus menghindari permukiman (pemindahan orang). Jika tidak dapat terelakkan, maka permukiman terdampak harus diminimalkan.
Kompensasi untuk orang yang terdampak harus memadai dan harus diberikan sebelum proses relokasi. Dan masyarakat terdampak harus dilibatkan dalam setiap tahap pembebasan mulai dari awal perencanaan, persiapan sampai proses penggantian lahan.
“Dengan beberapa pertimbangan yang diminta oleh JICA ini, maka bisa dipastikan tidak ada yang akan dirugikan. Karena itu kita minta Pemkab Limapuluh Kota untuk mengupayakan sosialisasi kembali kepada masyarakat yang menolak,” ujarnya.
Ia juga meminta agar pemerintah daerah untuk menginventarisasi semua persoalan yang menyebabkan masyarakat menolak. Jika persoalannya sudah jelas, maka bisa dicarikan solusi bersama. “Tidak ada persoalan yang tidak ada solusi. Kita bisa komunikasikan kembali dengan masyarakat,” katanya.
Sekretaris Daerah Limapuluh Kota, Widya Putra sebelumnya menyampaikan awalnya ada lima nagari yang menolak untuk dilewati oleh jalan tol yaitu Koto tangah Simalanggang, Koto Baru Simalanggang, Taeh Baruh, Lubuak Batingkok dan Gurun.
Namun dalam perkembangannya dari lima nagari yang menolak itu, tiga nagari sudah bersedia menerima, tinggal dua nagari yang masih menolak. Dua nagari itu masing-masing Lubuk Batingkok dan Gurun.
Namun dengan dukungan provinsi dan semua pihak, ia menyebut Pemkab Limapuluh Kota akan mengundang kembali masyarakat yang menolak untuk membicarakan persoalan yang terjadi di lapangan. “Kita mendukung penuh pembangunan ini, karena itu kita akan undang kembali masyarakat yang awalnya menolak,” katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Bina Marga Ciptakarya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar, Era Sukma Munaf mengatakan jalan tol ini sudah diinisiasi sejak 2019. Khusus seksi Payakumbuh- Pangkalan dibagi atas tiga paket. Paket 2 dan 3 sudah tidak ada masalah, namun untuk paket 1 yang melewati beberapa nagari terjadi penolakan.
“Tiga paket ini tidak bisa dipisah-pisah, harus dilakukan sejalan. Kalau dipisah, nanti belum tentu ada investor yang bersedia mendanai,” katanya.
Saat ini pembangunan Tol Padang-Pekanbaru di Sumatera Barat baru terbatas pada seksi I Padang-Sicincin. Pada tahap tersebut pembebasan lahan sudah lebih dari 90 persen dan Hutama Karya masih tetap bekerja untuk mempercepat pembangunan.
Pembangunan dilanjutkan seksi Payakumbuh-Pangkalan untuk mempercepat konektivitas dengan seksi tol Bangkinang- Pekanbaru yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. (rdr/ant)
