PADANG, RADARSUMBAR.COM – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan pemerintah daerah akan menekan harga bahan kebutuhan pokok di provinsi tersebut dengan menjaga ketersediaaan bahan-bahan itu di provinsi tersebut.
“Ada beberapa komoditas yang kita awasi karena memberikan pengaruh cukup tinggi terhadap inflasi yakni cabai, bawang, beras dan daging,” kata dia di Padang, Sabtu.
Ia mengatakan harus ada pemetaan terhadap luas produksi kebutuhan pokok tersebut mampu mencukupi kebutuhan pangan di daerah.
Untuk ketersediaan beras, katanya ada Bulog yang menjamin ketersediaan kebutuhan beras masyarakat jika terjadi kenaikan maka akan disikapi secara langsung.
“Jika produksi tak cukup tentu harus mendatangkan dari luar daerah. Seperti daging di saat lebaran memang jumlahnya tidak cukup karena banyak orang yang pulang kampung dan permintaan meningkat,” kata dia.
Menurut dia pengalaman dari tahun memang perlu suplai barang kebutuhan dari provinsi tetangga termasuk kebutuhan daging kala itu.
“Kita butuh koordinasi dan mencari solusi agar harga kebutuhan pokok tidak melonjak,” kata dia.
Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Endang Kurnia Saputra mengatakan Bank Indonesia menggelar kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang diharapkan dapat memitigasi kenaikan harga pangan tetap terjaga stabil, memperkuat ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung terwujudnya Sumatera Barat madani, unggul dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan GNPIP Sumatera Barat tahun 2023 dilakukan dengan semangat sinergi dan kolaborasi bersama Pemerintah Daerah melalui beberapa inisiatif dan empat program utama penguatan komitmen yaitu yang pertama adalah Gerakan Sumbar Gempur Inflasi, melalui Gerakan inisiatif Komunitas Peduli Inflasi, Komunitas Milenial Peduli Inflasi, dan Sekolah Peduli Inflasi.
Kedua, Sinergi Penguatan Distribusi melalui kerjasama antar Sumatera Barat dengan Kepulauan Riau kerja sama intra daerah Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Kepulauan Mentawai serta pesantren pendukung efisiensi distribusi yaitu kerjasama toko pengendali inflasi pondok pesantren dengan Bulog.
Ketiga adalah Sinergi Pelaksanaan Pasar Murah melalui kerjasama pelaksanaan pasar murah antar Bank Indonesia dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Sumatera Barat.
Keempat adalah Pertanian Sumatera Barat Naik Kelas melalui penyaluran bantuan alat mesin pertanian dan saprodi kepada Kelompok Tani, implementasi digital farming, serta inisiatif pesantren pendukung ketahanan pangan. (rdr/ant)
