PADANG, RADARSUMBAR.COM – Anggota KPU Provinsi Sumatra Barat Izwaryani mengatakan, pendaftaran calon anggota legislatif Pemilu 2024, menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) sebagaimana halnya pendaftaran calon DPD.
Hal tersebut disampaikannya pada sosialisasi tahapan Pemilu 2024, di hadapan awak media cetak, elektronik dan diberi, Minggu (16/4/2023).
“Kebijakan paperless oleh KPU RI dalam tahapan pemilu terus berlanjut di setiap tahapannya. Pada proses pencalegan ini, dokumen fisik yang diserahkan berupa surat pencalonan dan surat pernyataan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pada Pemilu 2024 ini, bakal calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat dan/atau gelar keagamaan pada daftar Bakal Calon.
Dikatakannya, Bakal Calon yang mencantumkan gelar akademis harus menyertakan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang disampaikan sesuai dengan tingkat dan status gelar yang digunakan di dalam dokumen pengajuan Bakal Calon,” terangnya.
Sementara, Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir, menyerahkan surat pernyataan yang dibubuhi meterai.
Kemudian, ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir.
Sedangkan Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas, harus menyerahkan keputusan tentang pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.
Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan, Bakal Calon harus menyerahkan: surat pengajuan pengunduran diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas; tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri.
Sedangkan Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harus menyerahkan sejumlah dokumen.
Yakni, surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Serta tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Kemudian, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Terakhir, bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang yang diumumkan melalui media massa.
Sedangkan, Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik harus menyerahkan: salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Kemudian, surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (rdr/MC Padang)
