PADANG, RADARSUMBAR.COM – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyebutkan provinsi itu kekurangan 1.000 orang tenaga penyuluh pertanian untuk mengoptimalkan produksi hasil pertanian di daerah setempat.
“Saat ini jumlah penyuluh pertanian di Sumbar 1.026 orang dengan daerah kerja yang luas dan tentu jumlah ini harus ditambah agar pendampingan petani dapat dilakukan secara maksimal,” kata dia saat Rapat Koordinasi Penyusunan Program Penyuluhan di Padang, Senin.
Jumlah penyuluh pertanian yang terbatas ini membuat mereka harus memegang tiga hingga empat nagari, selain itu jarak antara nagari juga jauh.
Ia mengatakan Sumatera Barat ini 57 persen ekonomi berasal dari bidang pertanian dan 82 nagari merupakan daerah pertanian sehingga dengan 1.026 penyuluh tentu sangat sedikit.
“Ini menjadi kendala tersendiri yang harus dicarikan solusi. Penyuluh pertanian ini memiliki peran vital dalam mendampingi petani dalam menjalankan aktifitas,” kata dia.
Menurut dia Sumatera Barat telah fokus dalam meningkatkan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan, keseriusan ini tergambar dalam anggaran yang diberikan di sektor ini yakni 10 persen dari APBD Sumbar setiap tahunnya.
“Anggaran yang difokuskan di sektor ini mencapai Rp650 miliar lebih setiap tahunnya dan ini terlihat terjadi peningkatan melalui nilai tukar petani yang terus meningkat. Di awal 2023 nilai tukar petani sampai di angka 111 dan kita berharap ini terus naik,” kata dia.
Dalam mewujudkan hal ini tentu butuh sinergi kabupaten dan kota sehingga program yang dilakukan berjalan efektif dan efisiensi.
“Mudah-mudahan ke depan produksi pertanian kita bisa meningkat dan mampu membantu bangsa ini menjadi lumbung pangan sesuai target Presiden Jokowi 2045,” kata dia.
Kepata UPTD Balai Pelatihan Penyuluh Pertanian Sumbar Rina Martin mengatakan kondisi penyuluh yang terbatas membuat pihaknya bekerja keras dalam menjalankan program yang ada.
“Kita sudah mengusulkan penambahan namun realisasi juga belum ada,” kata dia.
Apalagi penyuluh ini ada yang pensiun setiap tahun bahkan jumlahnya cukup besar yakni 30 hingga 40 orang setiap tahunnya.
“Satu penyuluh memegang tiga hingga empat nagari dan dana biaya operasional mereka dari pusat hanya Rp320 ribu per bulan. Padahal penyuluh ini merupakan ujung tombak pemerintah dalam melakukan sosialisasi program serta pendampingan ke masyarakat,” kata dia. (rdr/ant)
