PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) bersama DPRD setempat terus mendalami komposisi kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2023.
“Meskipun defisit anggaran untuk menjalankan program-program kerja pemerintah daerah, DPRD Sumbar berkomitmen untuk mengoptimalkan pembangunan SDM dengan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik,” kata Ketua DPRD Sumbar Supardi melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Padang, Senin.
Supardi yang juga pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar mengatakan banyak faktor yang memengaruhi terjadinya defisit anggaran di antaranya kewajiban pemerintah daerah untuk menganggarkan perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada), kecilnya dana sharing pemerintah pusat pada pos Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara pembiayaan program kerja daerah cukup besar.
Ia mengatakan perubahan APBD Sumbar 2023 dalam kondisi tidak bagus karena terdapat defisit anggaran mencapai Rp350 miliar dan penurunan target pendapatan senilai Rp330 miliar. Kedua hal itu mengakibatkan perlunya rasionalisasi kegiatan dan program mencapai angka Rp650 miliar.
