PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengumpulkan bantuan kemanusiaan dari masyarakat setempat untuk dikirimkan kepada rakyat Palestina yang menderita akibat kecamuk perang.
Gubernur Sumbar Mahyeldi di Padang, Jumat, mengatakan hingga saat ini bantuan yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat mencapai Rp2 miliar dan akan terus diupayakan bisa bertambah.
“Kita terus mengajak masyarakat Sumbar untuk membantu saudaranya yang berada di Palestina. Bantuan yang telah terkumpul Rp2 miliar diharapkan bisa terus bertambah,” katanya.
Dalam agenda rutin “Subuh Mubarakah” pada Minggu (5/11/2023) di Masjid Raya Sumbar, ia mengaku akan mengajak ASN Pemprov Sumbar untuk menyisihkan sebagian rezeki bagi warga Palestina.
“Kita sekaligus akan menggelar doa bersama untuk keselamatan warga Palestina saat ‘Subuh Mubarokah’ nanti,” katanya.
Ia juga mengatakan bahwa ambulans hasil donasi warga Sumbar sebelumnya, saat ini masih beroperasi di Gaza, Palestina untuk membantu warga sipil yang menjadi korban perang.
“Kita bersyukur, informasi yang didapatkan, ambulans bantuan warga Sumbar masih aktif membantu saudara kita di Gaza,” ujarnya.
Gubernur Mahyeldi menyebut upaya yang dilakukan Pemprov Sumbar untuk membantu rakyat Palestina sejalan dengan sikap tegas Indonesia yang disampaikan Presiden Joko Widodo.
Siaran pers Kementerian Sekretariat Negara RI, Senin (30/10/2023), Presiden Joko Widodo setelah memimpin rapat terbatas membahas mengenai Palestina menyebut, Indonesia marah terhadap situasi memburuk di Gaza, terutama situasi kemanusiaan.
Presiden mengatakan posisi Indonesia jelas dan tegas, mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza.
Kekerasan, katanya, harus dihentikan, gencatan senjata harus terus diupayakan, bantuan kemanusiaan harus terus didorong dan dipercepat, diakselerasi, dan Indonesia terus melakukan komunikasi dengan banyak pihak untuk mengupayakan penyelesaian masalah ini.
Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia akan mengirim bantuan kemanusiaan yang disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan rakyat Palestina. (rdr/ant)