LUBUKBASUNG, RADARSUMBAR.COM – KPU Agam menetapkan 383.086 pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Serentak Tahun 2024. Sementara itu, pada DPT Pemilu 2024 lalu ada sebanyak 388.000 pemilih. Terdapat selisih 4.914 dari DPT Pemilu 2024 yang ditetapkan pada 21 Juni 2023.
Ketua Bawaslu Agam, Suhendra mengatakan pengumuman dan penyampaian tanggapan masyarakat terhadap DPS dimulai pada tanggal 18 sampai 27 Agustus 2024.
“Mari bersama kita lakukan pencermatan dengan mengecek nama anggota keluarga yang telah berusia 17 tahun untuk memastikan telah terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024,” ujar Suhendra.
Menurut Suhendra, DPS tersebut diumumkan secara luas oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada papan pengumuman di RT, RW, kantor desa/kelurahan atau sebutan lainnya selama 10 hari. Untuk kemudahan akses DPS juga dirilis secara digital melalui akun media sosial KPU Agam.
“Pada saat ini jajaran Bawaslu Agam sedang melakukan pencermatan terhadap DPS dalam rangka mengawal hak pilih masyarakat. Tujuan dari pengawasan kita adalah untuk menjamin keakuratan Daftar Pemilih dengan memastikan masyarakat yang memenuhi syarat masuk sebagai pemilih, dan masyarakat yang tidak memenuhi syarat dikeluarkan dari daftar pemilih,” jelasnya.
Bawaslu Agam juga menghimbau jajaran KPU Agam untuk melakukan penempelan pengumuman DPS di tempat yang mudah diakses.
“Kemarin jajaran kami masih menemukan pengumuman yang ditempel di tempat yang tinggi sehingga susah dibaca. Selain itu, kami juga menyarankan kepada jajaran KPU untuk melakukan pengumuman tidak hanya di kantor jorong atau nagari, namun juga di tempat-tempat strategis sehingga dapat diakses masyarakat dengan mudah,” jelasnya.
Menurut Suhendra, bagi masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak menemukan namanya dalam DPS, dapat menyampaikan hal ini melalui Posko Kawal Hak Pilih di Kantor Bawaslu Agam maupun pada jajaran pengawas ad hoc di lingkungan tempat tinggal masing-masing.
“Kami ingin memastikan informasi mengenai pengumuman DPS sampai ke masyarakat sehingga periode penyampaian tanggapan masyarakat dapat dengan maksimal dilaksanakan,” pungkasnya. (rdr/rudi)
