SOLOK, RADARSUMBAR.COM-Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra angkat bicara soal tak hadir dan tak adanya foto Wakil Bupati Solok Jon Firman Pandu pada baliho pelantikan 133 pejabat di Pemkab Solok, Jumat (29/10/2021) lalu. Dia merasa aneh dan ingin Bupati menjelaskan, agar tidak terjadi simpang-siur informasi di tengah-tengah masyarakat.
“Soal Wabup Jon Pandu yang tidak hadir dan tidak ada gambarnya dalam baliho pelantikan di lapangan Masjid Agung Darussalam Islamic Center Koto Baru, selaku ketua DPRD dan anggota DPRD saya akan tanya aturannya. Oke, suka-suka Bupatilah, tapi semua tentu ada aturan. Atau Jon Pandu lagi di luar daerah, atau lagi sakit, atau lagi dak mood,” kata Dodi Hendra, Selasa (2/11/2021).
Dodi mendesak Bupati memberikan penjelasan kepada masyarakat. Apa yang terjadi sebenarnya, apakah Bupati-Wakil Bupati yang baru dilantik enam bulan lalu sudah pecah kongsi? ”Sebagai kader Partai Gerindra, ini akan saya tanyakan di partai. Karena kita sebagai pejuang partai, berjuang untuk Asda-Pandu (Epyardi Asda-Jon Firman Pandu) tanpa uang Epyardi Asda. Bukan dibayar,” katanya.
Sebagai Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra, Dodi Hendra meminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Solok untuk menjaga kondusifitas di saat pandemi Covid-19 yang belum tahu kapan akan selesai ini. “Kalau memang tidak ada Superman (manusia super, red), yang ada superteam (tim super), mari saling mengisi. Mari saling menasehati, menegur. Kalau memang tidak ada manusia super, harusnya Bupati bersama Wakil Bupati,” katanya.
Dodi mengingatkan Bupati Epyardi dalam bertindak, karena saat ini tidak ada timses (tim sukses) lagi. Mengelola Solok bukan untuk menang Pilkada lagi. Tapi bagaimana membuktikan rakyat bisa sejahtera. Bagaimana membuktikan rakyat itu tidak lapar lagi, punya Pendidikan dan terjamin kesehatannya.
“Bagaimana kita membuktikannya kepada masyarakat banyak. Saya berharap seluruh lini, baik eksekutif dan jajarnnya ke bawah sampai wali nagari, mari jaga kondisifitas daerah. Begitu juga kami di legislatif akan selalu mendukung program yang baik dan mengkritisi yang tidak cocok dengan masyarakat,” kata Dodi Hendra.
Dodi kembali mengingatkan, kalau Bupati memang bukan Superman. Jadi harus saling mengisi dengan Wakil Bupati, DPRD, OPD dan lainnya. “Tidak ada yang bsia jadi superman. Apalagi ini bukan ranah Superman, tapi Pemerintahan Kabupaten Solok. Yaitu perpanjang tangan Pemerintahan Provinsi Sumbar dan begitu seterusnya sampai ke pusat,” kata Dodi.
Terkait tidak dilibatkannya Jon Pandu, kata Dodi, dia akan berkonsultasi dulu ke ketua DPD dan pengurus DPD Gerindra Sumbar, bagaimana ini. “Kalau memang tak sejalan lagi, ya cabut dukungan. Kalau memang masih bisa dirajut benang yang kusut ini ayo kita bersama-sama. Saya menungu arahan dari DPD dan DPP. Karena, kita orang minang bajanjang naik, batanggo turun,” katanya. (rdr)
