8 Kecamatan Terdampak Banjir di Padang, Wali Kota-Wawako Padang Singgung Koordinasi Antar Instansi

Respons time, rantai koordinasi, updating data, serta kesiapan lapis dua jajaran kecamatan harus diperbaiki dan ditingkatkan lagi.

Rapat evaluasi pasca banjir jajaran Pemko Padang pada Sabtu (9/3/2024) sore. (Foto: Dok. Prokopim)

Rapat evaluasi pasca banjir jajaran Pemko Padang pada Sabtu (9/3/2024) sore. (Foto: Dok. Prokopim)

PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pasca bencana banjir yang melanda Kota Padang, Wali Kota Padang, Hendri Septa memimpin rapat evaluasi penanganan bencana banjir, di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Sabtu (9/3/2024) sore.

Pada rapat yang dihadiri oleh seluruh Camat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait ini, di samping Wali Kota Padang Hendri Septa juga hadir lengkap pucuk pimpinan Pemerintah Kota (Pemko) Padang, seperti Wakil Wali Kota (Wawako) Ekos Albar, Sekretaris Daerah (Sekda), Andree Harmadi Algamar dan para Asisten.

Ekos Albar mengatakan, tidak dipungkiri ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam penanganan bencana di Kota Padang.

“Berkaca dari bencana banjir Kamis-Jumat (7-8/3/2024) kemarin, diakui ada beberapa perbaikan yang harus kami lakukan. Respons time, rantai koordinasi, updating data, serta kesiapan lapis dua jajaran kecamatan harus diperbaiki dan ditingkatkan lagi,” katanya.

Senada dengan Ekos Albar, Hendri Septa mengatakan bahwa masyarakat tidak peduli apa yang terjadi dengan pemerintah, maka mereka harus hadir. Koordinasi antar lapisan pemerintah harus selalu jalan.

Dalam keadaan darurat, katanya, second in command itu harus jalan. Tidak boleh ada kekosongan. Jika Camat berada di luar daerah, maka Sekretaris Camat (Sekcam) harus bisa mengambil alih komando. Pemerintah tidak boleh vakum.

“Koordinasi yang baik sudah saya tunjukan bersama Pak Wawako. Ketika saya terjebak macet dalam perjalanan pulang menuju Padang, Pak Wawako ambil alih komando sementara. Para Camat dengan jajarannya semestinya juga begitu. Silahkan susun SOP-nya sebaik mungkin,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, berdasarkan data dari pusat Pengendalian Operasi BNPB mencatat sebanyak 8.118 warga masih terdampak banjir, sedangkan mereka yang mengungsi berjumlah 2.947 warga.

“Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang terus melakukan pendataan populasi yang mengalami dampak bencana. Sebanyak delapan kecamatan terendam dengan ketinggian muka air bervariasi hingga 1,5 meter,” ungkap Abdul Muhari dalam keterangannya, Sabtu (9/3/2024).

“Delapan kecamatan yang dilanda banjir yaitu Kecamatan Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Pauh, Koto Tangah, Padang Utara, Kuranji, Nanggalo dan Padang Selatan,” sambungnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan tidak ada laporan korban jiwa akibat peristiwa ini. Sedangkan kerugian, BPBD mencatat 110 unit rumah warga dan 1 Kemenkes RS dr M Djamil Padang.

“Untuk saat ini, BPBD Kota Padang masih melakukan penilaian kerusakan pada rumah warga. Sedangkan dua rumah dinyatakan hanyut akibat banjir,” katanya.

Selain banjir, lanjut Abdul Muhari, hujan lebat juga memicu terjadi tanah longsor. BPBD setempat menyebutkan material longsor telah menghambat akses jalan di Lubuk Paraku.

“Merespons bencana di wilayahnya, BPBD telah melakukan berbagai upaya darurat. Tim reaksi cepat bersiaga untuk mengantisipasi situasi yang buruk di tengah masyarakat,” tuturnya. (rdr)

Exit mobile version