PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Padang juga menetapkan masa tanggap darurat pasca banjir bandang di delapan kecamatan yang ada di Ibukota Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tersebut mengikuti jejak daerah lainnya seperti Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).
Masa tanggap darurat itu ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Padang nomor 75 tahun 2024 tentang status tanggap darurat bencana banjir dan longsor.
“Hujan dengan intensitas tinggi dan terus menerus pada Rabu dan Kamis (7-8/3/2024) telah mengakibatkan banjir pada 27 lokasi di delapan kecamatan tiga lokasi longsor,” kata Wali Kota Padang, Hendri Septa dalam keterangannya, Minggu (10/3/2024).
Untuk mengantisipasi dan meminimalisir dampak bencana lebih luas berdasarkan data yang didapat di lapangan dan kajian terhadap dampak bencana dari BPBD, Camat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya serta instansi lain yang terlibat langsung di lapangan, Pemko Padang merasa perlu menetapkan masa tanggap darurat.
“Status tanggap darurat bencana banjir dan longsor terhitung mulai tanggal 8 hingga 14 Maret 2024,” katanya
Penyelenggaraan tanggap darurat bencana banjir dan longsor di Kota Padang meliputi pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak bencana.
Kemudian, pemenuhan kebutuhan dasar, penampungan sementara, perlindungan kelompok rentan dan pemulihan darurat sarana prasarana vital.
Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, berdasarkan data dari pusat Pengendalian Operasi BNPB mencatat sebanyak 8.118 warga masih terdampak banjir, sedangkan mereka yang mengungsi berjumlah 2.947 warga.
“BPBD Kota Padang terus melakukan pendataan populasi yang mengalami dampak bencana. Sebanyak delapan kecamatan terendam dengan ketinggian muka air bervariasi hingga 1,5 meter,” ungkap Abdul Muhari dalam keterangannya, Sabtu (9/3/2024).
“Delapan kecamatan yang dilanda banjir yaitu Kecamatan Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Pauh, Koto Tangah, Padang Utara, Kuranji, Nanggalo dan Padang Selatan,” sambungnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan tidak ada laporan korban jiwa akibat peristiwa ini. Sedangkan kerugian, BPBD mencatat 110 unit rumah warga dan 1 Kemenkes RS dr M Djamil Padang.
“Untuk saat ini, BPBD Kota Padang masih melakukan penilaian kerusakan pada rumah warga. Sedangkan dua rumah dinyatakan hanyut akibat banjir,” katanya.
Selain banjir, lanjut Abdul Muhari, hujan lebat juga memicu terjadi tanah longsor. BPBD setempat menyebutkan material longsor telah menghambat akses jalan di Lubuk Paraku.
“Merespons bencana di wilayahnya, BPBD telah melakukan berbagai upaya darurat. Tim reaksi cepat bersiaga untuk mengantisipasi situasi yang buruk di tengah masyarakat,” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemkab Pessel, menetapkan masa tanggap darurat bencana banjir bandang selama 14 hari.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pesisir Selatan, Mawardi Roska mengatakan, masa tanggap darurat selama 14 hari ditetapkan karena banjir bandang yang melanda Pessel terdampak terhadap puluhan ribu warga di 11 kecamatan.
“Ada 46 ribu jiwa warga dengan 10 ribu KK yang menjadi korban banjir bandang. Saat ini beberapa korban banjir bandang sudah ada yang kembali ke rumah. Sebelumnya mereka bertahan di lokasi-lokasi aman untuk mengungsi,” katanya.
Mawardi juga menambahkan, Pemkab Pessel saat ini sedang berjuang untuk menyalurkan bantuan berupa makanan kebutuhan pokok kepada korban banjir bandang.
“Yang paling penting itu sekarang logistik untuk korban banjir karena ada beberapa lokasi yang aksesnya baru bisa ditembus kendaraan,” katanya.
Terkait infrastruktur yang rusak akibat bencana, ia berharap dukungan dari provinsi dan pusat agar bisa segera diperbaiki. Apalagi sebagian infrastruktur jalan yang rusak itu merupakan jalan lintas sumatera penghubung Sumbar dengan Provinsi Bengkulu yang menjadi salah satu urat nadi perekonomian.
Pada kesempatan berbeda, Gubernur Sumbar, Mahyeldi menyebut pihaknya segera menggelar rapat dengan pihak terkait baik OPD provinsi maupun instansi vertikal untuk bisa secepatnya memulihkan infrastruktur yang rusak di Kabupaten Pessel.
“Kami langsung mendiskusikan dengan BPJN Sumbar untuk penanganan lebih lanjut. Perlu pemetaan titik kerusakan berat dan parah untuk diambil langkah bersama dalam penanggulangan,” katanya.
Mahyeldi juga mengatakan, banjir bandang tidak hanya menyebabkan kerusakan jalan, termasuk jalan yang terban. Tetapi longsor dari perbukitan di pinggir jalan juga menimbun rumah warga.
Menyikapi kondisi ini, Mahyeldi juga mengimbau seluruh camat, untuk segera mendata dan sekaligus mendorong alat-alat berat bisa masuk.
“Kami melihat ada beberapa rumah tertimbun. Ini harus segera ditangani dengan alat berat,” tuturnya.
Sementara untuk kebutuhan harian butuh dukungan secepatnya dari Dinas Sosial dan BPBD. Tanggap darurat banjir Pesisir Selatan ditetapkan mulai 8 Maret 2024. (rdr)