Ia membantah telah terjadi transaksi jual-beli pulau di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Bahkan secara gamblang, ia meminta sejumlah pemberitaan terkait penjualan pulau tersebut justru harus diperjelas.
“Kalau memang ada info itu, siapa yang melakukannya sehingga klir nantinya, dan tentu kami harapkan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar menjaga pulau itu, termasuk dengan kabupaten di tiga daerah, semuanya berfungsi, berperan, sehingga jangan sampai terjadi (penjualan pulau),” katanya kepada radarsumbar.com.
Menurutnya, para pejuang terdahulu telah bersusah payah dan mengorbankan semuanya untuk mencapai kemerdekaan, menjaga sejengkal tanah dan air di bumi pertiwi.
“Masa memerdekakan bangsa ini, nyawa, darah, harta semua kita korbankan, masa sekarang kita jual dan justru pada saat sekarang ini, karena kita membaca juga lahan-lahan kita yang dikuasai personal tertentu, masa ada satu orang yang menguasai jutaan hektare,” katanya.
“Saya kira ini sesuatu yang perlu dikoreksi, dievaluasi seharusnya diberikan itu kemudahan untuk rakyat karena yang berjuang adalah pejuang kita, rakyat kita, tujuannya mempertahankan tanah air,” sambungnya.
Menurutnya, jika benar penjualan pulau di Sumbar itu benar, makan dinilai akan sangat membahayakan. “Tapi dari yang saya baca terakhir itu tidak ada (penjualan pulau), perlu dirapihkan, ditertibkan,” katanya.
Menurutnya, OPD terkait harus memastikan segala sesuatu berjalan dengan aturan yang ada. “Dan kemudian tidak mau lagi kiranya, kalau ada mungkin darah kita, jangankan rakyat pemerintah saja susah masuk kan, saya kira ini suatu hal yang luar biasa dan itu tidak boleh terjadi di Sumbar,” ucapnya.
Dirinya mengimbau menjaga tanah dan air di republik ini, kemudian melindungi dari pihak yang menggerogoti. “Apalagi pihak tak jelas yang menguasai dan kemudian mereka melakukan sesuatu tanpa ada terkontrol,” tuturnya. (rdr-008)