PADANG, RADARSUMBAR.COM – Ketua Komunitas Pedagang Pasar (KPP) Raya Padang, Asril Manan menyebut tindakan pemukulan atau penganiayaan yang dialami oleh salah satu anggotanya buntut dari konflik yang diciptakan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Padang.
Asril menuding Pemko Padang tidak berdaya menyelesaikan persoalan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang kian tidak ada aturan, meski regulasi bagi PKL sendiri sudah dikeluarkan beberapa kali.
“Ini buntut dari sekelumit persoalan yang terjadi, kami sudah lama meminta ini diselesaikan, namun faktanya malah sebaliknya,” kata Asril saat dihubungi Radarsumbar.com via seluler, Kamis (18/5/2023) siang.
Asril mengatakan bahwa kondisi Pasar Raya Padang sudah amburadul dan tidak layak lagi disebut sebagai pasar di tengah ibu kota.
“Tidak ada pasar yang sekacau Pasar Raya Padang. Selama ini kami selalu menempuh cara yang baik, diam, tapi apa yang kami terima justru salah seorang pengurus kami menjadi korban pemukulan, ini buntut dari konflik itu tadi,” katanya.
Asril mengutuk dengan keras aksi pemukulan atau penganiayaan yang dialami oleh salah seorang pengurus KPP, Irsal Mawardi Sutan Pangeran pada Rabu (17/5/2023) siang.
“Jelas kami mengecam dengan sangat sangat keras tindakan ini. Maka oleh karena itu, saya meminta polisi mengusut tuntas kasus ini dan menangkap siapapun pelakunya tanpa pandang bulu,” tuturnya.
Saat ini, Irsal Mawardi masih menjalani pemulihan pasca pemukulan yang dialaminya. Dirinya juga telah melaporkan peristiwa itu ke polisi dengan nomor laporan LP/B/325/V/2023/SPKT/Polresta Padang/ Polda Sumbar tanggal 17 Mei 2023.
Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan (Kadisdag) Kota Padang, Syahendri Barkah enggan menanggapi tudingan yang dialamatkan kepada pihaknya dan Pemko Padang.
Pria yang akrab disapa Adek itu mengaku lebih memilih fokus dalam pembangunan Pasar Raya Fase VII.
“Jika yang diributkan (KPP) adalah PKL, maka Pasar Raya Fase VII adalah jawabannya, nanti juga semuanya akan direlokasi ke sana kok, jadi tunggu saja,” katanya.
Syahendri Barkah mengatakan, pihaknya menampung seluruh aspirasi dan keluhan dari seluruh unsur pedagang, baik dari KPP maupun Keluarga Besar Pedagang Kaki Lima (KBPKL).
Meski menyiapkan solusi, pihaknya membutuhkan waktu untuk merelokasi PKL secara perlahan. “Kami sudah menyiapkan formula atau solusi terkait (keberadaan PKL) itu,” katanya.
Ia menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan dua lokasi bagi PKL yang akan direlokasi secara bertahap dalam waktu dekat, termasuk kios pedagang yang terbakar pada Rabu (17/5/2023) pagi.
Seperti di Kompleks Ruang Terbuka Hijau (RTH), nantinya para PKL juga ditempatkan di sebelah Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang atau terminal angkutan kota (angkot).
“Untuk (RTH) Imam Bonjol, kami sudah berkoordinasi dengan Dandim 0312/Padang, beliau bersedia dan menyetujui,” imbuhnya. (rdr-008)
