PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pihak pengawas ketenagakerjaan angkat bicara pasca insiden seorang pekerja pabrik karet di Kota Padang dipensiunkan pasca mengajukan izin naik haji.
Perwakilan Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker RI di Sumbar, Yulita mengatakan, pria yang dipensiunkan bernama Anwar Can (67) telah melewati batas umur usia produktif kerja.
“Bapak ini sudah memasuki usia pensiun bertepatan dia pulang haji. Jadi nanti dibayarkan usia pensiun. Jadi sudah dibilang mereka tahun 2022 sudah masuk umur 66 tahun. Artinya, beliau harusnya sudah dipensiunkan,” kata Yulita via pesan singkat kepada Radarsumbar.com, Senin (22/5/2023) malam.
Justru jika tetap diperkenankan bekerja, kata Yulita, perusahaan bisa disebut melanggar aturan ketenagakerjaan itu sendiri. “Hak beliau bukan hitungan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), namun hitungan usia pensiun,” katanya.
Data yang berhasil diterima, Anwar Can menerima uang penghasilan terakhir dari Family Raya sebesar Rp70.728.456. Rincinya, uang pesangon Rp43.193.997, uang penghargaan masa kerja Rp27.424.760 dan uang penggantian hak cuti Rp109.699.
Sementara potongan pajak penghasilan dari keseluruhan uang yang diterima Anwar Can adalah Rp1.036.423 dengan uang yang bisa ia bawa pulang sebesar Rp69.692.033.
Kepada awak media, Anwar Can (67) mengaku diberhentikan atau dipensiunkan secara mendadak oleh perusahaan tempat dirinya bekerja saat hendak meminta izin untuk menunaikan ibadah haji.
Warga Kampung Jua Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung itu merasa dicurangi oleh perusahaan tempat ia bekerja, PT Family Raya lantaran pemberhentian dirinya terkesan dilakukan secara mendadak.
“Saya itu mengajukan izin kerja untuk pergi haji, bukan mengajukan pengunduran diri atau pensiun, kenapa malah kejadiannya seperti ini,” kata Anwar saat di kediamannya kawasan Kampung Jua Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Senin (22/5/2023) siang.
Anwar menjelaskan, dirinya hendak menunaikan ibadah haji 2023 bersama sang istri, Martini (66) dan masuk ke dalam kelompok terbang (kloter) 1 embarkasi Bandara Internasional Minangkabau (BIM).
“Tanggal 4 Juni 2023 saya sudah mulai berangkat, masuk asrama haji,” katanya.
Sementara, Anwar telah memberi tahu pihak perusahaan bahwa dirinya hendak menunaikan naik haji tahun ini. “Saya mencoba menghadap pimpinan pada Sabtu (20/5/2023) siang, saya jelaskan tujuan saya meminta izin, namun mereka tak memperkenankan saya izin dan malah mempensiunkan saya,” katanya.
Menurutnya, langkah perusahaan yang tiba-tiba mempensiunkan dirinya secara sepihak dinilai dilakukan mendadak dan bertepatan dengan pengajuan izin yang ia lakukan.
“Hingga hari ini, belum ada kejelasan status saya, absensi juga sudah tidak berlaku. Lagian, kalau saya beri tahu niat saya ini jauh hari, jelas juga saya diperlakukan seperti ini,” katanya.
Anwar mengaku memilih mengajukan nota keberatan dan belum mengambil uang pesangon serta gaji terakhir yang merupakan hak-nya sebagai karyawan di perusahaan pengolahan karet tersebut.
“Saya belum ambil, karena ketika saya ambil, sama saja saya menyetujui pemberhentian saya ini,” katanya.
Terpisah, Juru Bicara PT Family Raya, Riki menyebut bahwa pihaknya tidak memberhentikan Anwar Can secara mendadak. Riki menyebut bahwa Anwar berstatus dipensiunkan mengingat umurnya yang sudah tidak muda lagi dan tidak maksimal lagi dalam bekerja.
“Beliau sudah berusia 67 tahun, masa di umur segitu kita paksa juga bekerja, kasihan, dan juga beliau sudah tidak perform lagi, tidak optimal, kalah sama anak muda, sehingga kami ambil opsi dipensiunkan,” katanya.
Selain itu, kata Riki, pihaknya membantah bahwa Anwar Can dipensiunkan secara mendadak, meski perusahaan melakukan langkah tersebut secara acak.
“Hanya saja, bertepatan dengan izin beliau minta izin naik haji, kami mengizinkan siapapun karyawan yang hendak menunaikan tugas sebagai umat beragama, namun ada aturan perusahaan yang juga harus ditegakkan dan dijalankan,” katanya.
Riki mengaku keberatan bahwa Anwar disebut diberhentikan lantaran perusahaan mengeluarkan seluruh hak-nya, seperti pesangon dan gaji. “Itu semua kami keluarkan kok, tidak ada dikurangi, bagaimanapun itu hak pekerja yang harus kami keluarkan.”
“Kebijakan (pensiun) ini kami ambil lantaran kami tidak memegang data dari manajemen sebelumnya, ini manajemen baru, karena perusahaan ini sempat tidak beroperasi juga beberapa waktu lalu,” tuturnya. (rdr-008)
