Irjen Suharyono juga menyebut tengah memburu delapan penggerak demo masyarakat Air Bangis, Kabupaten Pasbar selama enam hari berturut-turut di Kota Padang, setelah sempat mengamankan 17 orang yang sempat menghalangi-halangi langkah polisi memulangkan para pendemo.
“Kami tidak akan pernah berhenti melakukan penegakan hukum sampai di sini, apapun resikonya kami hadapi, bukan hanya di Pasbar, di mana saja. Kalau hari ini saya bebaskan, nanti akan terulang lagi,” katanya.
“Enam bulan lalu saya melepaskan empat orang dengan barang bukti delapan ton (sawit), sudah berjanji di atas kertas, namun mencuri lagi, kali ini apa boleh buat, ketegasan itu saya tegakkan,” sambungnya.
Ia mengatakan, penegakan hukum yang diambil polisi di Sumbar adalah yang paling humanis sesuai dengan petunjuk Kapolri dan Ahli Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra.
Suharyono mengaku telah mengantongi identitas delapan orang yang diduga kuat sebagai penggerak demo.
“Ada delapan orang, sudah kami periksa juga, mereka rata-rata pemilik lahan yang spektakuler, ada yang memiliki 70 hektare (lahan sawit) di hutan milik negara, ada yang memiliki 20, 15, 10 dan paling kecil 7 hektare, itu mereka yang menggerakkan (massa) itu,” katanya.
Para pengusaha sawit itu, katanya, takut dengan keberadaan Proyek Strategi Nasional (PSN) di Air Bangis, Kabupaten Pasbar dan khawatir lahan tersebut akan disita negara.
“Siapa yang bilang? PSN saja masih diusulkan, belum terjadi apa-apa. Kalau kawasan hutan? Itu sudah ada sejak tahun 1921, dilindungi, ada atas nama negara, ada koperasi resmi, aturannya jelas dari pusat hingga pemerintah daerah,” katanya.
Dia meminta kepada masyarakat yang sudah terlanjur memanen hasil sawit di lahan milik negara untuk tetap beraktivitas dan tidak akan ditangkap oleh polisi.
“Dengan catatan, ada keleluasaan dari pemerintah. Silakan panen, jika semua sudah setuju. Yang membuat ribut ini kan masyarakat pendatang, masyarakat Air Bangis (asli) menolak pendemo mengatasnamakan Air Bangis,” katanya.
Dia menyebut, pengusaha sawit dan masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa enam hari berturut-turut beberapa waktu lalu kebanyakan berstatus pendatang.
Ulah Pengepul
Jenderal bintang dua itu menyarankan bagi siapapun yang menggarap lahan milik negara menjual ke koperasi milik negara karena memiliki legalitas jelas.
“Sistemnya kan 70 persen itu untuk petani, 30 persen untuk koperasi, aman, tapi yang main sekarang siapa? Pengepul itu sekarang melawan koperasi yang jelas,” katanya.
Para pengepul itu, katanya, mengancam akan menarik semua (sawit) itu, karena diduga sudah melakukan ‘pembayaran’ di depan.
“Mau tidak mau para petani yah menjualnya (ke pengepul),” katanya.
Agar tidak menimbulkan permasalahan, ia sesumbar menyebut menangkap semua pengepul dan pihak yang menghambat demi kepentingan pribadi semata.
“Sekarang begini, masyarakat menanam, mengelola lahan sawit bukan pada lahannya, kalau ditanya lahan mana, mereka baru beberapa tahun di sini, kami ini sekarang menindak pendatang tak bertanggungjawab yang hanya datang saat panen semata, delapan orang sudah kami duga sebagai penggerak (keributan dan aksi unjuk rasa) ini,” tuturnya. (rdr)